Banggar dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro Pendahuluan RAPBN 2024

JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro untuk pendahuluan pembicaraan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024.

"Pembahasan Rancangan APBN 2024 oleh Panitia kerja (Panja) Banggar DPR menunjukkan semangat optimisme atas perekonomian nasional pada tahun 2024," kata Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, di Jakarta, Jumat (16/6).

Seperti dikutip dari Antara, Said membeberkan kesepakatan asumsi makro tersebut yakni pertumbuhan ekonomi dalam rentang 5,1 persen sampai 5,7 persen, inflasi 1,5 persen sampai 3,5 persen, serta nilai tukar rupiah, 14.700 rupiah per dollar AS sampai 15.200 rupiah per dollar AS.

Kemudian, imbal hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun ditargetkan dalam rentang 6,49 persen hingga 6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia 75 dollar AS hingga 80 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 615 ribu sampai 640 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,030 juta hingga 1,036 juta barel setara minyak per hari.

Ia menyebutkan optimisme pembahasan RAPBN 2024 dilandasi dari berbagai bacaan atas proyeksi ekonomi makro Indonesia dari berbagai pihak, termasuk lembaga lembaga ekonomi yang kredibel. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi nasional masih di kisaran 5 persen pada tahun depan.

Kemudian, proyeksi inflasi pada tahun depan kemungkinan stabil, yang dilandaskan pada faktor eksternal atas volatilitas harga komoditas yang relatif rendah dibanding realisasi pada tahun 2022, serta faktor internal karena makin baiknya kinerja tim pengendali inflasi pusat dan daerah.

Rupiah Akan Menguat

Untuk kurs rupiah terhadap dollar AS, Banggar DPR dan pemerintah optimistis akan lebih kuat meskipun DPR Amerika Serikat (AS) dan Senat AS telah meloloskan Undang-Undang untuk menaikkan plafon utang Pemerintah AS sebesar 31,4 triliun dollar AS.

Meskipun kebijakan ini di satu sisi mengatasi permasalahan gagal bayar utang pemerintah AS, Said menilai di sisi lain hal tersebut menunjukkan kredibilitas keuangan pemerintah AS menurun. Dengan begitu, investor masih ragu untuk terus memegang dollar AS.

Sebagai akibat potensi penurunan dollar AS, suku bunga SBN RI tenor 10 tahun akan menguat lebih baik dari tahun ini.

Terkait target lifting minyak dan gas bumi, ia menyebutkan Banggar DPR mendorong pemerintah agar mengusahakan upaya yang lebih besar.

"Meskipun hal itu tidak mudah, namun usaha ini sebagai pilihan untuk terus menjaga penerimaan negara, dan mengurangi beban impor migas. Apalagi energi baru dan terbarukan belum bisa mengambil peran dominan dengan serta merta," tuturnya.

Selain asumsi makro, Banggar DPR dan pemerintah turut menyepakati target pembangunan yang meliputi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5 persen sampai 5,7 persen, angka kemiskinan 6,5 persen sampai 7,5 persen, rasio gini 0,374-0,377, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di level 73,99-74,02.

Kisaran target indikator pembangunan juga disetujui pada level 105-108 untuk Nilai Tukar Petani (NTP) dan 107-110 untuk Nilai Tukar Nelayan (NTN). Sementara itu untuk rasio perpajakan ditargetkan pada kisaran 9,95 persen sampai 10,2 persen.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam raker Banggar DPR mengungkapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2024 mencapai 999,9 triliun rupiah guna mendukung program prioritas pemerintah.

Bendahara Negara tersebut menjelaskan penggunaan belanja K/L tahun 2024 antara lain difokuskan untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, dan meningkatkan harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah. Kebijakan untuk strategi jangka pendek yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi.

Kemudian, untuk strategi jangka menengah yakni untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta percepatan infrastruktur, mendorong hilirisasi sumber daya alam, penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi serta ekonomi hijau.