Presiden Jokowi Minta BPKP Arahkan Belanja K/L-Pemda Agar Tidak untuk Program-program Absurd

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.

"(Program) pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, tak konkret. Langsung ajalah, itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya ke program itu, untuk pameran, jelas. Ini tugas BPKP, orientasinya ke situ," kata Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakata, Rabu (14/6).

Jokowi mengatakan penyebab dirinya sering melakukan inspeksi ke lapangan karena untuk pengawasan. Menurutnya, meskipun dia sudah memelototi program belanja pemerintah pusat dan daerah, namun kerap masih saja ada program yang "bablas" atau tak produktif.

Presiden memberikan gambaran bahwa jika terdapat anggaran Rp10 miliar untuk penanganan tingkat kekurangan gizi kronis (stunting), maka seharusnya, sebanyak Rp8 miliar untuk program yang berorientasi hasil yang dapat menurunkan stunting seperti pemberian makanan penuh nutrisi bagi masyarakat. Namun kenyataannya, kata dia, banyak anggaran yang tersalurkan untuk belanja pegawai, perjalanan dinas dan lainnya.

"Saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD di Mendagri. Coba saya mau lihat Rp10 miliar untuk stunting, saya cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan Rp2 miliar, yang untuk bener-bener beli telur itu tak ada Rp2 miliar. Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini yang harus dirubah semuanya," kata dia.

Banyak anggaran program yang tak efektif juga ditemui Presiden Jokowi di anggaran untuk pengembangan UMKM dan pembangunan penyuluh pertanian.

"Pembangunan balai untuk membangun dan merehabilitasi balai. Jelas. Anggarannya Rp1 miliar, (anggaran) kecil ini mestinya untuk Rp1 miliar ya mestinya Rp900 juta untuk rehabilitasi. Mestinya. Tapi setelah kita cek bener, Rp734 juta itu honor, rapat, dan perjalanan dinas. Artinya 80 persen. Ini sudah tak bisa lagi," kata dia.

Presiden mengatakan tugas berat menanti BPKP untuk mengubah cara realisasi anggaran program tersebut.

"Anggaran APBN, anggaran APBD itu produktif, karena tangan BPKP itu sampai di provinsi, kabupaten dan kota. Artinya bisa mengawal bisa mengawasi, bisa mengarahkan. Aparat di pusat, provinsi, kota dan kabupaten itu dengan BPKP itu takut. Segan dan takut. Gunakan ini untuk kebaikan negara," kata Jokowi.