DPR AS Setujui Penangguhan Batas Utang untuk Hindari Gagal Bayar

WASHINGTON - Senator AS memilih untuk menangguhkan batas utang federal pada Kamis (1/5), mengakhiri negosiasi berminggu-minggu untuk menghindari ancaman gagal bayar, empat hari sebelum tenggat waktu yang ditetapkan Departemen Keuangan.

Ekonom telah memperingatkan, AS bisa kehabisan uang untuk membayar tagihannya pada Senin - hampir tidak ada ruang untuk penundaan dalam memberlakukan Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal, yang memperluas otoritas pinjaman pemerintah hingga 2024 sambil memangkas pengeluaran federal.

Diperdebatkan antara Presiden Joe Biden dari Partai Demorat dan Partai Republik, langkah itu disahkan Senat dengan mayoritas 63 suara berbanding 36, sehari setelah lolos dari DPR.

"Tidak ada yang mendapatkan semua yang mereka inginkan dalam negosiasi, tapi jangan salah, perjanjian bipartisan ini adalah kemenangan besar bagi ekonomi kita dan rakyat Amerika," kata Biden dalam pernyataan yang diunggah ke media sosial.

Dia mengatakan akan menandatangani RUU itu "sesegera mungkin" dan berpidato pada hari Jumat.

Pemimpin Mayoritas Senat Demokrat Chuck Schumer menambahkan, AS bisa "bernapas lega" setelah menghindari bencana keruntuhan ekonomi.

"Tapi, untuk semua pasang surut dan liku-liku untuk sampai ke sini, sangat baik bagi negara ini bahwa kedua belah pihak akhirnya bersatu untuk menghindari gagal bayar," katanya.

RUU yang sekarang menuju ke meja Biden untuk ditandatangani menjadi undang-undang - mengakhiri negosiasi yang intens antara para pemimpin partai dan anggota biasa yang telah mengancam pengesahan RUU dengan keluhan tentang detailnya di menit-menit terakhir.

Para pemimpin Demokrat telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menggarisbawahi malapetaka yang akan ditimbulkan oleh gagal bayar pertama dalam sejarah, termasuk hilangnya jutaan pekerjaan dan 15 triliun dolar AS kekayaan rumah tangga, serta peningkatan biaya untuk hipotek dan pinjaman lainnya.