Pemerintah Siapkan Solusi Permanen Atasi Persoalan Guru Honorer

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dsn Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyatakan pemerintah sudah menyiapkan solusi permanen atas persoalan guru honorer. Pihaknya beserta Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) telah berdiskusi selama enam bulan untuk mencari solusi tersebut.

"Kami akhirnya sudah mengerucut kepada suatu solusi yang harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024," ujar Nadiem, dalam keterangannya, Senin (29/5).

Nadiem menyebutkan tiga alasan utama persoalan guru honorer terus muncul. Pertama, posisi guru yang kosong kerap diisi oleh sekolah dengan guru-guru honorer karena harus menunggu waktu perekrutan guru aparatur sipil negara (ASN) terlebih dahulu.

Persoalan kedua adalah proses perekrutan guru ASN yang dilakukan secara terpusat karena kekhawatiran akan jumlah dan kompetensi guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal, sekolah yang akan lebih mengerti kebutuhan mereka dalam melakukan perekrutan.

"Lalu, persoalan yang ketiga pemerintah daerah (pemda) tiadk mengajukan formasi guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan data dari pemerintah pusat karena beragam alasan," tambahnya.

Tiga Solusi

Nadiem mengungkapkan, pemerintah memiliki solusi yang terdiri dari tiga pilar konsep. Pertama, konsep marketplace atau talent pool untuk guru yaitu suatu platform di mana guru-guru yang memenuhi kualifikasi untuk mengajar masuk ke dalam suatu basis data yang dapat diakses oleh semua sekolah di Indonesia.

Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya dilakukan secara terpusat akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah. "Jadi mereka bisa melakukannya kapan saja," jelasnya.

Pilar ketiga, yaitu mengubah sistem insentif kepada guru untuk menjawab persoalan sekolah-sekolah yang kekurangan guru karena tak ada guru yang berminat mengajar di sekolah tersebut. Dengan pengubahan sistem insentif itu, diharapkan sekolah-sekolah tersebut dapat diisi oleh guru.

"Jadi itu masalah ketiga kita dan solusi kita adalah mengubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada yang minat untuk mengajar itu benar-benar terisi," tandasnya.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni, mengungkapkan pihaknya menyiapkan rekrutmen guru lebih fleksibel secara waktu, tempat, dan lain-lain. Dia menerangkan, selama ini proses rekrutmen hanta setahun sekali, sedangkan posisi guru bisa kosong kapan saja dan harus segera diisi.