Menilik Fenomena Flexing dari Sudut Pandang Kesejahteraan

Novia Utami, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Belakangan, kita kerap menemukan warganet mengkritisi mereka yang melakukan flexing atau pamer kekayaan di dunia maya. Apalagi, banyak dari mereka yang flexing memiliki jabatan atau merupakan keluarga dekat dari pejabat di instansi pemerintahan.

Misalnya, media sempat dibuat heboh dengan kekayaan Rafael Alun Trisambodo dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Eko Darmanto yang menjabat sebagai Kepala Bea Cukai Yogyakarta, atau Esha Rahmansah Abrar dari Kementerian Kesekretarian Negara.

Fenomena flexing sebenarnya sudah lama merebak, seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia.

Flexing berasal dari bahasa Latin, flectere, yang artinya menekuk (to bend). Terminologi ini sudah digunakan dalam bahasa Inggris sejak awal abad ke-18 untuk menggambarkan gerakan tubuh seorang binaragawan yang memperlihatkan atau memamerkan tekukan otot-ototnya. Seiring berjalannya waktu, pemahaman modern membuat istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi saat seseorang memamerkan kekayaan, status sosial, dan pencapaian lainnya secara berlebihan.

Dalam hemat saya, salah satu dorongan orang melakukan flexing adalah karena baurnya persepsi mengenai kesejahteraan yang membuat orang-orang mencari validasi melalui unggahan media sosial.

Persepsi yang terdistorsi terkait kesejahteraan

Mengapa begitu banyak orang gemar flexing di media sosial?

Sejumlah orang beranggapan bahwa alasannya berkaitan dengan rendahnya self-esteem (persepsi nilai diri) seseorang, pengaruh intensitas penggunaan media sosial untuk tujuan pemasaran, serta kecenderungan narsistik manusia yang haus akan pujian.

Tak ada yang salah dengan jawaban-jawaban ini.

Namun, kita patut juga perlu melihat fenomena flexing ini dari bagaimana orang-orang mendefinisikan kehidupan yang "sejahtera".

Banyak orang percaya bahwa jalan terbaik untuk hidup sejahtera adalah dengan mengumpulkan harta kekayaan terus menerus karena hakikat manusia yang lekat dengan keinginan memenuhi kepentingan pribadi (self interest). Bahkan, dalam pemikiran klasik "invisible hand" yang dicetuskan oleh Adam Smith, permintaan barang dan jasa publik akan terpenuhi dengan sendirinya ketika manusia berfokus memenuhi kepentingan pribadinya.

Masalahnya, seseorang kerap tidak tahu apakah ia sudah cukup sejahtera atau belum karena sulitnya menakar kapan seseorang harus berhenti mengakumulasi kekayaan. Akibatnya, ia cemas dan terus mencari harta lagi dan tentu saja mencari pengakuan dari orang lain bahwa ia telah sejahtera.

Pola pikir tersebut berpotensi menjadi awal mula dari sebuah siklus hidup yang terus berulang: mengumpulkan harta kekayaan sebanyak banyaknya, membandingkannya dengan orang lain, melakukan flexing untuk mendapatkan pengakuan, tidak merasa puas akan kondisi hidupnya, kembali mengumpulkan harta kekayaan, dan berulang.