Tanpa Jaminan Hari Tua, Banyak Lansia Terjerat Kemiskinan

Bekerja bagi lansia bisa meningkatkan kesejahteraan subjektif (subjective well-being) dan menunjukkan kemampuan menjalankan peran sosialnya dengan baik.

Akan tetapi, bagi sebagian yang lain, bekerja bisa meningkatkan risiko kesehatan.

Apalagi, penelusuran kami dari data BPS menunjukkan bahwa 61% dari lansia bekerja di Indonesia aktif di sektor informal yang banyak menggunakan tenaga fisik dan dengan tingkat upah yang relatif rendah. Mereka berpotensi terpapar risiko dan kerentanan ekonomi yang lebih besar dibanding kelompok usia lain.

Idealnya, lansia tidak lagi berada dalam kondisi miskin karena adanya akumulasi pendapatan dari masa bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Namun, tidak semua mampu menyisihkan sebagian penghasilan untuk persiapan masa pensiun karena penghasilan dari bekerja hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa bisa menabung.

Ketiadaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua juga menjadi penyebab lansia terus bekerja sampai usia tua. Bekerja menjadi salah satu mekanisme bertahan hidup untuk lansia.

Perkuat jaminan sosial bagi lansia

Indonesia belum siap menghadapi penuaan penduduk karena masih terbatasnya jaminan pensiun hanya bagi pensiunan sektor formal dan sektor pemerintah saja, dan membuat lansia yang tak memperoleh jaminan harus bekerja untuk bertahan hidup.

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022, hanya ada 8,52% rumah tangga lansia yang memiliki jaminan pensiun dan hanya 5,28% yang memiliki jaminan hari tua.

Penuaan penduduk yang tak disertai penguatan jaminan sosial akan menimbulkan peningkatan beban fiskal pada lingkungan pendukung (support system) lansia tersebut - baik itu keluarga maupun negara - misalnya dalam bentuk biaya kesehatan lansia.

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang sudah ada di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan berimbas terhadap kemiskinan lansia.

Indonesia telah memiliki berbagai macam program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga berbagai bentuk program perlindungan pangan.

Namun demikian, target, akurasi serta cakupan program-program masih sangat rendah dan berpotensi tumpang tindih.

Lambatnya progres penurunan kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa kemiskinan golongan tersebut ibarat kerak nasi yang berada pada bagian paling bawah dalam distribusi pendapatan.