Pengasuhan Positif Cegah Perkawinan Anak

Doc: koran jakarta/Muhamad Ma’rup

Ket. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rohika Kurniadi Sari.

JAKARTA - Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pengasuhan dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Rohika Kurniadi Sari, mendorong para orang tua mengimplementasikan pengasuhan positif. Hal tersebut guna mencegah perkawinan anak di Indonesia.

"Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka perkawinan anak karena orang tua dapat memberikan pertimbangan rasional terkait dampak negatif yang disebabkan oleh perkawinan anak," ujar Rohika, dalam keterangam resminya, di Jakarta, Senin (8/5).

Dia menyebut pengasuhan dengan metode disiplin positif bisa memperhatikan beberapa hal. Pengasuhan tidak selalu menyetujui apapun keinginan anak dan sebaliknya tidak membiarkan anak melakukan apapun yang diinginkan. "Hal tersebut dilakukan bukan tanpa aturan, batasan, atau harapan," jelasnya.

Ruhika menerangkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Petkawinan telah mengatur batas usia perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun. Namun, pada tahun 2020, 1 dari 9 anak Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun dan pada 2021 juga menunjukkan perkawinan anak Indonesia berada pada angka 9,23 persen.

Dia mendorong semua pihak memberi perhatian. Pasalnya, perkawinan anak menyebabkan dampak negatif, seperti putus sekolah, pekerja anak, kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, di antaranya kematian ibu, kanker serviks.