BUMD Harus Jaga Ketahanan Pangan di Daerah

JAKARTA - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor pangan didorong untuk berkontribusi signifikan menjaga ketahanan pangan daerah. Untuk itu, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong penguatan peran BUMD pangan yang berada di sejumlah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebentar lagi kita akan memasuki cuaca ekstrem El Nino, karena itu peranan BUMD Pangan diharapkan ikut memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, saat melakukan kunjungan ke Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) Malang, Jumat, (5/5), di Kota Malang. Menurutnya, BUMD pangan dapat berperan sebagai stabilitator pasokan dan harga pangan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, untuk itu peran dan skala usahanya harus dipastikan keberlanjutannya dan ditingkatkan secara bertahap.

"Seperti hari ini kita mengunjungi Perumda Tunas Malang, kita cek langsung stok pangan yang ada di fasilitas rantai dingin Tunas Malang, termasuk di fasilitas cold storage dan reefer container yang disalurkan NFA dalam program Fasilitasi Sarana dan Prasarana Rantai Dingin. Kita juga cek aktivitas produksi pemotongan ayam. Hal ini untuk pastikan BUMD Pangan berperan optimal sebagai operator dalam menjaga ketahanan pangan daerah," ujarnya melalui keterangannya.

Selanjutnya, untuk menjaga pemberdayaan BUMD Pangan tetap sustain, Arief meminta, agar manajemen lebih masif turun ke petani dan peternak lokal untuk melakukan penyerapan hasil panen, sehingga fasilitas rantai dingin yang dimiliki bisa terisi maksimal. Mengingat logika pemanfaatan fasilitas rantai dingin ini adalah menyerap semaksimal mungkin hasil panen pentani/peternak sekitar dengan harga yang baik untuk disimpan dalam waktu tertentu, lalu di keluarkan saat harga bergejolak guna menjaga stabilitas.

Kapasitas Bisnis

Lebih lanjut, Arief mendorong pemerintah daerah yang sudah memiliki BUMD di bidang pangan dapat menjaga keberlanjutan usaha perusahaan, melakukan pengembangan, dan secara bertahap meningkatkan kapasitas bisnisnya. Bagi pemerintah daerah yang belum memiliki BUMN pangan, pihaknya mendukung agar mulai dilakukan inisiasi pembentukan, mengingat sesuai arahan Presiden Joko Widodo pangan merupakan hal mendasar yang harus terus dipastikan stabilitas pasokan dan harganya dari tingkat daerah hingga pusat.

"Bagi daerah yang belum memiliki BUMD pangan kita dukung untuk mulai diinisiasi pembentukannya. Bisa lakukan benchmark ke provinsi atau kabupaten/kota yang sudah kuat BUMD Pangannya seperti provinsi DKI Jakarta yang memiliki Food Station atau Kota Malang yang sudah berjalan dengan Tunas Malang. Kita siap dukung," terangnya.