Larangan Impor Baju Bekas, Saatnya Kembangkan Brand Lokal

Menurut Hasran, jika bahan baku tekstil murah dan mudah diperoleh, industri dalam negeri dapat membuat produk yang berkualitas dengan harga lebih terjangkau. "Jika memang harus impor bahan baku maka pemerintah perlu mempermudah proses perizinannya," ujarnya.

Kedua, dukungan teknis seperti modal, pengembangan perencanaan bisnis, literasi digital, dan literasi keuangan - mengingat kebanyakan merek lokal dikembangkan oleh pelaku UMKM.

Perkara modal, Adinda berargumen bahwa hal ini bisa dilakukan dengan pemberian pinjaman atau dukungan pemerintah untuk mempertemukan pelaku UMKM fesyen lokal dengan investor.

Sementara, Hasran menekankan pentingnya keterampilan digital.

"Kemampuan digital ini akan memperbaiki cara desain dan juga marketing menjadi lebih menarik bagi para kawula muda. Pemerintah perlu menggencarkan program pelatihan digital bagi para pelaku di industri tekstil ini," ujarnya.

Ketiga, pembukaan akses pasar.

Menurut Adinda, hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pameran atau bazaar dengan sewa tempat yang lebih murah, seperti melalui Pekan Raya Jakarta (PRJ), yang dilaksanakan tahunan untuk merayakan ulang tahun Jakarta dan ramai mengundang pengunjung.

Pembukaan pasar juga bisa dilakukan lewat inisiatif mall untuk menyediakan ruang bagi brand lokal baik dalam bentuk toko maupun pameran.

Melihat animo masyarakat yang sebetulnya cukup baik terhadap brand lokal, Adinda berkata, "Jadi saya sih sebenernya percaya, biarkan market itu tumbuh dan berkembang dengan natural. Tidak terlalu banyak intervensi dan justru didorong support yang sifatnya konstruktif dan tidak menutup kompetisi seperti melakukan pelarangan-pelarangan impor, termasuk barang-barang bekas."

Anggi M. Lubis, Business + Economy Editor, The Conversation

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.