20 Tahun Pasca-invasi AS, Irak Masih Jauh dari Sistem Demokrasi Liberal

Ketegangan membara antara pemerintah federal Bagdad dan otoritas otonom Kurdi di Irak utara, terutama terkait masalah ekspor minyak.

Pada Oktober 2019, pemuda Irak memimpin gerakan protes nasional yang melampiaskan rasa frustrasi mereka pada pemerintahan yang tidak kompeten, korupsi, dan adanya campur tangan Iran, sehingga memicu tindakan keras berdarah yang menewaskan ratusan orang.

Meskipun cadangan minyak dan gas Irak sangat besar, sekitar sepertiga dari 42 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan, 35 persen kaum mudanya menganggur, kata PBB.

Politik tetap kacau. Parlemen yang membutuhkan waktu satu tahun dirusak oleh pertikaian pasca-pemilihan, sebelum dilantik dalam pemerintahan baru Oktober lalu.

Perdana Menteri Mohammed Shia al-Sudani berjanji akan memerangi korupsi di Irak, yang menempati negara itu di peringkat paling bawah (157 dari 180 negara) dalam indeks persepsi korupsi Transparency International.

"Setiap orang Irak bisa memberitahu Anda bahwa korupsi mulai berkembang ... pada 1990-an" ketika Irak berada di bawah sanksi internasional," kata Haddad. "Korupsi menjadi makin jelas sekarang "karena Irak terbuka untuk dunia".

Irak dihantam oleh tantangan lain, mulai dari infrastrukturnya yang hancur dan pemadaman listrik setiap hari hingga kelangkaan air dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Namun, kata Haddad, Irak saat ini adalah negara menuju demokrasi yang membutuhkan waktu untuk matang, karena "demokrasi itu kotor".