Presiden Sebut Impor Tidak Dibutuhkan saat Panen Raya

Selasa, 07 Mar 2023, 00:04 WIB

» Harga GKG di tingkat petani 6.000 rupiah per kg lumayan menguntungkan mereka.

» Distribusi pupuk belum sesuai harapan, banyak tersedia di musim panen, namun langka saat musim tanam.

Ket. Foto: PETANI SAMPAIKAN ASPIRASI KESULITAN PUPUK SERTA HARGANYA MAHAL I Presiden Joko Widodo berbincang dengan para petani sambil mengecek langsung kondisi padi yang dipanen di Jalan Lingkar Baru Soreang, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3). Selain menyampaikan tidak perlunya impor saat panen raya, Presiden juga menerima aspirasi petani soal kesulitan dalam mendapatkan pupuk serta harga pupuk masih tergolong mahal di saat musim tanam. — Sumber: BPMI SETPRES/LAILY RACHEV

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan daerah-daerah produksi pangan di Indonesia baru saja memasuki masa panen raya mulai Februari hingga Maret 2023. Dengan masa panen raya tersebut, maka stok dan suplai bahan pangan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan demikian, impor sedang tidak dibutuhkan.

"Ini kan baru panen raya. Impor itu kalau pas tidak ada suplai, tidak ada panen, ya," kata Presiden saat mengecek langsung perkembangan harga gabah ke petani di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (6/3).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Presiden dari petani diketahui kalau harga Gabah Kering Giling (GKG) sekitar 6.000 rupiah per kilogram. Harga tersebut, kata Presiden, masih baik.

"Saya tanyakan tadi, apakah harga gabah sudah turun? Kalau harga gabah turun, berarti harga beras juga turun," kata Jokowi.

Namun, petani masih mengeluhkan tingginya harga pupuk. "Itu yang dikeluhkan. Tapi yang disampaikan sekarang pupuknya sudah banyak, tapi panennya sudah selesai," kata Jokowi.

Menanggapi temuan Presiden di lapangan, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Masyhuri, mengatakan harga GKP di tingkat petani 6.000 rupiah per kg lumayan menguntungkan petani. Sebab, harga itu jauh di atas Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang sebesar 4.550 rupiah per kg.

"Biarkan saja harga 6.000 rupiah per kg, supaya petani menikmati hasil. Kan selama ini petani jarang menikmati hasil. Saat panen malah impor. Nah, sekarang jangan sampai ada impor beras," kata Masyhuri.

Berkaitan dengan keluhan harga pupuk yang mahal saat musim tanam, Masyhuri mengatakan hal itu sebagai indikasi distribusi pupuk belum sesuai harapan, karena banyak tersedia saat musim panen, namun langka saat musim tanam. "Masa tanam berikutnya jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk. April-Mei, pupuk harus tersedia di petani. Ini yang harus dipastikan pemerintah," kata Masyhuri.

Dengan tingkat harga GKG yang menguntungkan petani, dia optimistis harga tersebut akan memotivasi dan memompa semangat mereka untuk segera menanam kembali. Dengan demikian, produktivitas dalam negeri akan kembali meningkat sehingga tidak diperlukan impor lagi.

Dihubungi terpisah, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan harga gabah saat ini cenderung meningkat. Kendati demikian, pemerintah diminta jangan lekas puas karena harus melihat juga tokok ukur kesejahteraan petani dari Nilai Tukar Petani (NTP).

"Meskipun NTP saat ini juga cenderung naik sampai 109, namun selama kurun 20 tahun terakhir nilainya naik turun di angka 98-109," sebut Awan.

Kondisi tersebut, paparnya, masih jauh dari NTP Thailand yang bisa mencapai 120-140. Begitu pula dengan NTP Tiongkok yang sampai menyentuh kisaran 140-150.

Untuk itu, koperasi tani perlu diperkuat agar tata niaga pertanian lebih demokratis, sehingga nilai tambah dalam produksi dan distribusi dapat lebih adil bagi petani.

Peduli Nasib Petani

Dalam kesempatan lain, pakar kebijakan publik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) sekaligus peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan langkah Presiden turun langsung memastikan harga bahan pokok menunjukkan keberpihakan Jokowi pada nasib petani. Selain itu, juga menunjukkan Presiden memiliki manajemen risiko yang baik dalam mengantisipasi persoalan.

"Pak Jokowi terbiasa mengecek langsung harga gabah. Ini menunjukkan bahwa Presiden sangat peduli dan care dengan urusan nasib petani, khususnya menyangkut harga pascapanen agar tetap baik dan selalu memihak petani.

"Itu yang membuat membuat menteri-menteri Pak Jokowi harus bisa gerak cepat dan tidak bisa asal Bapak senang, karena Presiden akan tahu langsung. Kebiasaan ini juga membuat manajemen risiko Presiden berjalan baik menyangkut situasi kontingensi sebab simpul-simpul yang selama ini ruwet dan potensial membuat harga gabah jatuh bisa diurai," katanya.

Redaktur: Vitto Budi

Penulis: Eko S, Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.