Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

MA Terbitkan PP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Hak Restitusi dan Kompensasi

13 Selasa, 03 Jan 2023, 13:33 WIB | Oleh: Tim Penulis
MA Terbitkan PP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman  Hak Restitusi  dan Kompensasi MA Terbitkan PP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman  Hak Restitusi  dan Kompensasi Doc: istimewa
Ket. Tangkapan layar Ketua Mahkamah Agung Prof. M. Syarifuddin di Jakarta, Selasa, (3/1/2023).

Jakarta - Mahkamah Agung menyatakan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 ditujukan sebagai pedoman bagi permohonan hak restitusi dan kompensasi yang diajukan ke pengadilan.

"Untuk mendapatkan hak restitusi dan kompensasi telah ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun belum mengatur mengenai teknis penyelesaian permohonan hak tersebut," kata Ketua Mahkamah Agung Prof. M. Syarifuddin di Jakarta, Selasa (3/1).

Hal tersebut disampaikanSyarifuddin dalam kegiatan refleksi kinerja lembaga peradilan itu tahun 2022 secara virtual.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial itu menyebutkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 merupakan satu dari sembilan peraturan yang diterbitkan MA selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur.

Syarifuddinmengatakan ketentuan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dan pasal 31 ayat (4) PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.

Ketentuan itu juga bertalian dengan PP Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.

Pada peraturan itu disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi dan kompensasi diatur melalui perma.

"Oleh karena itu, Perma Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan untuk memberikan pedoman bagi permohonan hak restitusi dan kompensasi yang diajukan ke pengadilan," jelasnya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Megapolitan
Ubah Sampah Jadi Energi ata...

TPS3R Akan Dibangun di Jl Delman Elok Jakarta

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
TPS3R Akan Dibangun di Jl D...
Advertisement
Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

Kemenekraf dan Pemprov Bali Akan Berkolaborasi Bangun Creative Hub Kembangkan Ruang Akselerasi Talenta Digital

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.