Program Tangerang Satu Peta Libatkan 3 BUMD

TANGERANG - DinasKomunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang mengoptimalkan program Tangerang Satu Peta dengan melibatkan tiga BUMD. Kelak seluruh data terkoneksi dalam Geoportal Kota Tangerang. Hal ini dikatakanSubkoordinator Survei dan Akuisi Data, Diskominfo Kota Tangerang, Iffi Nur Mukhlishotin, di Tangerang, Selasa (11/10).

Dia mengatakan BUMD di Kota Tangerang yakni PT TNG, PD Pasar, dan Perumda Tirta Benteng nantinya memasukkan seluruh data di slot khusus yakni Geoportalmaps.tangerangkota.go.id. saat ini untuk data yang sudah masuk dari PT TNG, meliputi rute dan halte Bus Rapid Transit (BRT), rute angkot Si Benteng, sebaran titik PJU Kota dan Kampung Terang.

Lalu, untuk PD Pasar sudah memasukkan data mengenai sebaran pasar tradisional dan pengelolanya serta jumlah pedagang yang ada di lokasi tersebut."Jumlah pedagang hingga terkait legalitas pasar dan pedagang juga dimasukkan dalam Geoportal tersebut nantinya," kata Iffi dalam keterangannya.

Untuk data yang belum masuk, BUMD akan kembali memaksimalkan sesuai dengan target yang disepakati. Untuk memudahkan, Diskominfo melalui Bidang Statistik dan Pemberdayaan TIK akan terus melakukan pendampingkepada seluruh BUMD.

"Selanjutnya, semua BUMD diharapkan dapat menghadirkan tenaga ahli dengan kemampuan simpul jaringan geospasial untuk pemeliharaan dan updating data. Sehingga, data yang dihimpun terus update sesuai kondisi di lapangan," katanya.

Satu Data

Sementara itu, sebelumnya,Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen terus mendukung program Satu Data Indonesia dengan menyiapkan infrastruktur dan aturan yang dibutuhkan."Saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur data akan dilakukan untuk konsolidasi infrastruktur data yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia," kata Menteri Kominfo, Johnny G. Plate.

Kementerian Kominfo bertugas memberikan dukungan terhadap Satu Data Indonesia dalam tiga aspek, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.Ketiga aspek itu pembangunan infrastruktur data, pengembangan aplikasi digital yang terharmonisasi dan penyiapan peraturan yang mendukung praktik Satu Data Indonesia. Lalu, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara menyeluruh.

Kominfo sedang membangun Pusat Data Nasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian Batam, Labuan Bajo, dan Ibu Kota Negara Nusantara.Dua di antara Pusat Data Nasional itu ditargetkan bisa beroperasi 2024. PDN dibuat agar pemerintah memiliki Satu Data Indonesia yang dapat digunakan berbagai kementerian dan lembaga.

Kondisi saat ini, menurut Johnny, data tersimpan di pusat data atau peladen (server) milik masing-masing kementerian dan lembaga.Dia minta tidak ada resistensi saat kita membangun infrastruktur data. Ini untuk mendorong cepatnya pengambilan keputusan, akurasi data dalam pengambilan keputusan dan efisiensi belanja nasional.

Saat ini, pemerintah menggunakan Pusat Data Nasional sementara sambil menanti PDN selesai. Johnny mengatakan salah satu contoh penggunaan PDN sementara adalah interoptabilitas data penanganan pandemi.