Pemerintah Diminta Bijak Sesuaikan Harga BBM Subsidi

JAKARTA - Masyarakat berharap rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar tidak semakin memberatkan terutama masyarakat kalangan menengah ke bawah yang sudah berjuang melawan kenaikan harga (inflasi) sejumlah komoditas kebutuhan pokok.

Peneliti Ekonomi Core, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan masyarakat tentu berharap pemerintah lebih bijak dalam menyesuaikan tarif harga BBM. Hal itu berarti ada perubahan atau kenaikan, tetapi tidak signifikan.

"Harapan masyarakat ini didasarkan atas beberapa hal, tetapi yang paling utama melihat pergerakan dari harga barang saat ini yang tengah mengalami kenaikan dan indikatornya bisa dilihat dari tingkat inflasi yang saat ini berada pada tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu," kata Rendi.

Inflasi tinggi sudah pasti menggerus daya beli masyarakat sehingga akan mengurangi potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. "Di saat yang bersamaan, pemerintah sudah melakukan simulasi terhadap penambahan belanja subsidi, termasuk di dalamnya kompensasi untuk kenaikan harga minyak terhadap beban subsidi. Dalam simulasi tersebut, sesungguhnya APBN masih dapat menopang kompensasi setidaknya jika kompensasi itu tidak melebihi proyeksi belanja subsidi dan kompensasi BBM pemerintah yang diperkirakan mencapai 500 triliun sampai dengan akhir tahun nanti," katanya.

Subsidi BBM, jelasnya, memang perlu dievaluasi, namun transisi perubahan evaluasi tersebut timing-nya kurang tepat pada tahun ini karena inflasi tahun berjalan sangat tinggi. Kalau ditambah perubahan harga BBM yang secara historis selalu mendorong angka inflasi ke level yang lebih tinggi, pada akhirnya berdampak kepada pos belanja lain. "Efek ini sering secara konsep disebut dengan cost push inflation artinya inflasi satu komoditas dalam konteks ini BBM mempengaruhi perubahan harga pada komoditas lain," katanya.

Skema Harga

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah masih menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) di APBN.

Luhut mengatakan tingginya harga minyak mentah dunia mendorong meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual pertalite dan solar dan berdampak pada kenaikan subsidi dan kompensasi energi.

Hingga saat ini, APBN menanggung subsidi dan kompensasi energi mencapai 502 triliun rupiah. Tanpa ada penyesuaian kebijakan, angka itu bisa meningkat hingga lebih dari 550 triliun rupiah pada akhir tahun.

"Pemerintah masih menghitung beberapa skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/8).

Pemerintah juga, tambahnya, tengah melakukan simulasi skenario pembatasan volume. "Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mendapatkan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," papar Luhut.

Ia juga memastikan pemerintah akan menghitung rencana itu dengan sangat berhati-hati dengan memperhatikan faktor inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi.