Presiden Instruksikan Menteri Amankan Pangan dan Energi

» Jangan sampai petani kembali jadi korban ketika harga komoditas global naik.

» Hilangkan cara gampang impor dalam semua logika kebijakan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk mengamankan ketahanan pangan dan energi di tengah meningkatnya harga komoditas global.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4), mengatakan Presiden dalam sidang kabinet paripurna tentang Antisipasi Situasi dan Perkembangan Ekonomi Dunia menyatakan bahwa semua negara di dunia sedang menghadapi situasi yang tidak mudah, sehingga ketahanan pangan dan energi perlu ditingkatkan.

Pemerintah, katanya, akan merumuskan langkah-langkah tambahan agar penerimaan negara bisa dialokasikan secara tepat. "Tadi, Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk kita melihat detail harga-harga pangan dan harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil. Jadi, di satu sisi kita bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga momentum ekonomi, tapi juga menjaga APBN. Ini tiga hal sangat penting yang terus dilakukan," kata Menkeu.

Pemerintah, jelasnya, masih punya alokasi 455 triliun rupiah untuk program pemulihan ekonomi yang akan difokuskan ke program padat karya atau program-program yang akan menciptakan lapangan kerja terutama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kementerian lain.

"Juga disampaikan untuk mulai ditingkatkan koordinasi di bidang ketahanan pangan, seperti pembukaan lahan, irigasi, ketersediaan pupuk, juga bibit untuk tanaman yang sebetulnya bisa tumbuh di Indonesia," kata Menkeu.

Misalnya untuk komoditas pangan, seperti padi, jagung, dan kedelai yang dapat panen tidak lebih dari tiga bulan maka harus ada kebijakan yang dapat dibuat dengan cepat oleh kementerian terkait bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui harga-harga komoditas baik pangan maupun energi sudah merangkak naik karena konflik Russia dan Ukraina.

"Bapak Presiden juga meminta perhatian kenaikan harga pupuk karena pupuk juga naik, dan dilihat dari penggunaan dalam negeri, ada yang subsidi dan nonsubsidi. Nah, tentu akan ada pembatasan terkait komoditas, prioritasnya padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao," kata Airlangga.

Menjadi Peluang

Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC), Surokim Abdussalam, mengatakan ketahanan dan kedaulatan pangan serta energi itu kunci. Tekanan global sesungguhnya akan menjadi peluang jika pilar kedaulatan pangan dan energi terjaga.

"Keduanya memiliki implikasi kompleks yang jika terganggu karena berkaitan dengan kepentingan langsung konsumsi publik hari ke hari. Sejauh ini, kita hanya mutar-mutar saja, fokus pada soal ketahanan pangan dan energi secara sporadis, tapi tidak progres menuju kedaulatan pangan dan energi berkelanjutan sehingga selalu rentan menghadapi krisis dari luar negeri," kata Surokim.

Cara berpikir seperti itu, katanya, hanya memungkinkan untuk bertahan saja, sehingga sulit untuk berkembang dan ekspansif. Maka itu, tidak cukup fokus pada ketahanan yang identik dengan bertahan dari tekanan dari luar. Berbeda dengan kedaulatan, selain bisa bertahan dan eksis dari tekanan luar, juga bisa ekspansif dan berkembang berkelanjutan.

"Penekanan Presiden seharusnya tidak saja diarahkan ke ketahanan yang bersifat pasif kuratif, tetapi juga kedaulatan yang sifatnya aktif antisipatif. Instruksi Presiden seharusnya tidak hanya jadi warning, tetapi juga bisa diarahkan ke penguatan awareness and allertness, kedaulatan pangan dan energi," kata Surokim.

Secara terpisah, Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, mengatakan saat krisis, kinerja pertanian terbukti mampu bertahan dan tumbuh serta menjadi penyelamat perekonomian.

"Jangan sampai petani menjadi korban ketika harga pangan dunia melonjak, justru seharusnya mereka mendapat keuntungan," kata Yakub.

Pemerintah harus sadar bahwa pertanian menjadi sokoguru ekonomi nasional. Agricultural bukan sekadar agribusiness belaka, namun suatu aktivitas budaya bertani yang efek berantainya menompang ekonomi desa dan kota. "Rakyat sebagai pelakunya harus diprioritaskan, hilangkan cara gampang impor dalam semua logika kebijakan," tandas Yakub.