Pansel Pimpinan KPK Harus Membuktikan Memiliki Integritas Tinggi

Selain itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji, ditetapkan menjadi wakil ketua pansel. Adapun sebagai anggota pansel, Presiden menetapkan akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM), Harkristuti Harkrisnowo; akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia, Hamdi Moeloek; serta akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Marcus Priyo.

Kemudian, ada juga pendiri LSM Setara Institute, Hendardi, dan Direktur Imparsial, Al Araf. Dalam pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Staf Ahli Bappenas, Diani Sadia, dan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi.

Pembentukan pansel calon pimpinan KPK ini banyak menuai kritik dari sejumlah pihak termasuk dari ICW. Maka dari itu, Koran Jakarta mengupas alasan kritik ICW terhadap pansel calon pimpinan KPK ini dengan mewawancarai peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Bagaimana pandangan ICW terhadap pembentukan pansel calon pimpinan KPK?

ICW bersama dengan koalisi masyarakat sipil antikorupsi tidak terlalu puas dengan pembentukan pansel pimpinan KPK kali ini. Satu sisi memang benar bahwa Presiden telah menepati janji untuk membentuk pansel pada akhir pekan ini. Akan tetapi, jika melihat komposisi pansel pimpinan KPK yang telah dipilih, justru kita merasa pesimistis akan ekspektasi mendapatkan pimpinan KPK yang benar-benar kredibel di masa yang akan datang.

Mengapa ICW pesimistis dengan komposisi pansel pimpinan KPK ini?

Kami menilai pansel ini diisi oleh orang-orang yang tidak independen. Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yang dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota pansel terhadap kelembagaan KPK.

Apakah struktur pansel pimpinan KPK tersebut memiliki rekam jejak yang buruk?

Kita bukan mengecap persoalan rekam jejak buruk. Akan tetapi, kita menduga ada beberapa nama dalam pansel yang punya afiliasi khusus dengan salah satu instansi penegak hukum. Maka itu, dikhawatirkan akan mengganggu kerja pansel KPK sendiri, yang mana harus memiliki nilai independensi. Pansel harus membuktikan integritas yang tinggi.

Terkait kepentingan elite politik, apakah pembentukan pansel pimpinan KPK akan berdampak bagi pemilihan pimpinan KPK selanjutnya?

Pasti akan sangat berdampak. Bagaimanapun potret pansel mencerminkan wajah KPK untuk empat tahun ke depan. Apalagi kita menduga beberapa orang yang tergabung dalam pansel memiliki kedekatan dengan salah satu institusi penegak hukum lain. Jangan sampai poin itu menjadi penghambat bagi harapan akan independensi dari pansel itu sendiri.

Apakriteria pansel calon pimpinan KPK menurut ICW?

Setidaknya ada 5 (lima) indikator yang seharusnya digunakan oleh Presiden sebelum memilih kandidat yang akan menjadi pansel pimpinan KPK 2019-2023. Pertama, integritas. Kedua, tidak memiliki konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Ketiga, berpengalaman dalam bidang antikorupsi. Keempat, memahami fungsi dan peran KPK dalam pemberantasan korupsi, dan kelima, rekam jejak yang bersih. yolanda permata putri syahtanjung/AR-3