1.146 Koperasi Desa Merah Putih Telah Terbentuk, Pemprov NTB Gandeng Unram dan UIN Berikan Diklat ke Pengurus

MATARAM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat menggandeng Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram untuk memberikan pendidikan dan pelatihan calon pengurus Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan program pendidikan dan pelatihan (diklat) ini merupakan langkah strategis untuk memastikan koperasi yang telah dibentuk dapat dikelola secara profesional dan berkelanjutan sesuai dengan arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal yang meminta adanya keterlibatan universitas.

"Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, Unram dan UIN. Bahkan, Unram sudah menyusun draft kurikulum pelatihan untuk calon pengurus koperasi," ujarnya di Kantor Dinas Koperasi dan UKM NTB di Mataram, Jumat (4/7).

Adapun materi yang akan diberikan dalam diklat tersebut mencakup manajemen kelembagaan koperasi, pengelolaan keuangan, digitalisasi koperasi, pengembangan model bisnis, hingga penyusunan rencana aksi jangka panjang. Tak hanya menggandeng kampus lokal, pelatihan ke depan juga akan melibatkan perguruan tinggi luar daerah untuk memperluas perspektif dan kualitas pembinaan.

"Jadi selain dari PTN lokal, nantinya juga akan ada kerja sama dengan perguruan tinggi luar, atau ahli luar. Target kami tidak hanya pada legalitas koperasi, tapi juga pada kapasitas dan profesionalisme para pengurus-nya," kata Masyhuri.

Ia menjelaskan, pelatihan akan dilakukan secara bertahap. Untuk gelombang pertama, pelatihan ditargetkan menyasar 200 orang pengurus koperasi dari desa dan kelurahan yang telah terbentuk.

"Tahap pertama akan menyentuh sekitar 200 pengurus koperasi. Pelaksanaan akan segera dilakukan, tinggal menunggu pendanaan, yang kemungkinan akan diambil dari anggaran perubahan," terangnya.

Sementara itu untuk proses legalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes), hingga 3 Juli 2025, dari total 1.166 desa/kelurahan di NTB sudah terbentuk 1.146 atau 98,28 persen. “Tinggal 20 desa lagi yang belum terbentuk," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa, Kabupaten Bima menjadi satu-satunya wilayah yang progres-nya belum tuntas, lantaran sejumlah kendala teknis di lapangan yang belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

“Ada beberapa kendala di sana, mulai dari pengurus koperasi hasil musyawarah desa yang mengundurkan diri, masalah dokumen yang belum lengkap, hingga penggunaan notaris yang tidak sesuai ketentuan, sehingga harus dikembalikan," ungkap Masyhuri.

Kendati demikian, menurut Masyhuri, pihaknya optimis bahwa seluruh proses akan rampung sebelum peluncuran program Koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025.

“Kami tetap optimistis, ini juga arahan langsung Pak Gubernur. Jadi kami akan kejar penyelesaiannya sebelum 12 Juli, karena Kopdes Merah Putih ini akan diluncurkan serentak oleh Presiden," katanya.