Pemerintah Harus Kerja Keras untuk Lepas dari Jeratan Korupsi | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 28 2021
No Comments
Kepastian Hukum I RI Berada di Peringkat Tiga Besar di Asia untuk Kasus Korupsi

Pemerintah Harus Kerja Keras untuk Lepas dari Jeratan Korupsi

Pemerintah Harus Kerja Keras untuk Lepas dari Jeratan Korupsi

Foto : Sumber: Transparency International – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

» Survei itu menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia saat ini, terutama bagi penegak hukum.

» Pengusaha sulit berkembang karena harus menanggung biaya siluman lewat pungli yang beragam.

 

JAKARTA – Hasil survei Global Cor­ruption Barometer (GCB) Asia 2020 yang diselenggarakan oleh Transpa­rency International Indonesia (TII) me­nyebutkan Indonesia masuk ke dalam peringkat tiga besar untuk negara Asia dengan kasus korupsi, nepotisme, dan pemerasan paling buruk.

Survei dengan wawancara terhadap 20 ribu responden dari 17 negara Asia, termasuk Indonesia, itu digelar sejak Maret 2019 hingga September 2020. Sur­vei itu memotret pandangan dan peng­alaman warga terhadap korupsi dan pe­nyuapan di Asia.

Mereka mendapati 38 persen respon­den merasa korupsi meningkat dalam 12 bulan terakhir, 32 persen merasa ada penurunan dan 28 persen sisanya me­nyatakan tidak ada perubahan kondisi korupsi dari masa lalu.

“Anggota dewan dituduh menjadi yang paling korup, disusul anggota DPRD, dan perdana menteri, pejabat, serta polisi,” sebut survei TII.

Sebaliknya, para bankir justru yang dianggap paling jujur, ketimbang pe­mimpin agama maupun para panglima militer. Sekitar 74 persen penduduk Asia juga merasa korupsi adalah masalah be­sar, sedangkan 24 persen lainnya meng­anggap itu hal biasa.

Di sisi lain, 61 persen responden menganggap pemerintah sudah mena­ngani korupsi dengan baik, sedangkan 37 responden lain menganggap sebaliknya.

“Tiga negara yang dianggap kasus korupsinya paling tinggi di Asia ialah India, Kamboja, dan Indonesia. Untuk kasus nepotisme, Indonesia berada di peringkat kedua setelah India dan pe­ringkat ketiga diraih oleh Tiongkok,” kata pernyataan TII.

Dengan situasi yang miris itu, TII me­nyarankan pemerintah Indonesia me­lakukan beberapa pembenahan dengan memberdayakan warga lebih terbuka dan meningkatkan integritas birokrasi dan aparat.

Jadi Tamparan

Menanggapi hasl survei tersebut, Ko­ordinator Masyarakat Anti Korupsi In­donesia (MAKI), Boyamin Saiman, me­ngatakan survei itu menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia saat ini, ter­utama bagi penegak hukum.

Ia pun meminta agar pemerintah, khususnya penegak hukum, bekerja le­bih keras membebaskan negeri ini dari jeratan praktik korupsi, kolusi, dan ne­potisme. Hasil survei, tambahnya, juga membuat tekad Presiden Jokowi untuk membuat pelayanan publik bebas ko­rupsi, kolusi, dan tranparansi seakan tidak berarti. Sebab, faktanya Indonesia tercatat sebagai negara terkorup.

“Tidak ada cara lain, selain membe­ri efek jera maksimal bagi para pelaku KKN. Khusus KPK perlu meningkatkan penindakan, karena efek jera ditimbul­kan dari situ. Sulit kalau pencegahan yang di kedepankan,” kata Boyamin.

Dalam kesempatan terpisah, Peng­amat Politik dari Universitas Al Azhar, Jakarta, Ujang Komarudin, mengatakan jangan heran jika hasil survei TII me­nempatkan Indonesia peringkat ketiga terkorup di Asia.

Korupsi di Indonesia sudah merata, membudaya, dan sulit diberantas ka­rena hampir seluruh pejabat, jika semua kekayaannya diusut, banyak didapat de­ngan cara-cara yang tak benar.

Hal yang paling mudah mereka laku­kan adalah merongrong para pengusaha dengan mencari-cari kesalahan. Akibat­nya, pengusaha sulit berkembang karena harus menanggung biaya siluman lewat pungutan liar (pungli) yang beragam. Pada akhirnya, biaya produksi semakin mahal dan saat produknya dipasarkan ke luar negeri kurang kompetitif.

Lebih Leluasa

Pemerintah, tambahnya, harus pu­nya kemauan yang kuat untuk membe­rantas praktik-praktik kurang terpuji itu, agar para pengusaha yang ada menda­pat kepastian hukum sehingga lebih le­luasa memperluas investasinya.

“Jadi, ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bisa membawa Indonesia paling tidak korupsinya ber­kurang,” kata Ujang.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, yang menilai Indonesia masih jadi negara korup karena lemahnya hu­kum bagi para koruptor.

“Saran saya kepada pemerintah dan penegak hukum, terapkan sistem per­ampasan kekayaan kepada para pelaku korupsi. Koruptor harus dimiskinkan, baru jera,” kata Jerry. n ags/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment