Aparat Harus Bantu Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 27 2021
No Comments
Kepastian Hukum I Perlu Ubah Etika dan Moral agar Menjadi Bangsa yang Ekonominya Maju

Aparat Harus Bantu Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Aparat Harus Bantu Ciptakan Iklim Investasi yang Kondusif

Foto : Foto: Istimewa
WIBISONO HARDJOPRANOTO - Guru Besar Ekonomi dari Universitas Surabaya
A   A   A   Pengaturan Font

» Investor yang ada harus dijaga, jangan malah diperas dengan pajak-pajak siluman.

» Presiden percepat reformasi birokrasi dan struktural sebagai syarat agar negara maju.

 

JAKARTA – Setelah mencuatnya pem­beritaan bahwa aparat penegak hukum kerap merongrong pengusaha, jajar­an Kapolri langsung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Telegram Nomor ST/3326/XI/HUK.7.1./2020 ter­tanggal 27 November 2020.

Dalam surat yang ditandatangani Kadiv Propam Polri, Brigjen Pol Ferdy Sambo, secara tegas melarang aparat ke­polisian melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang bisa merusak citra Polri.

Guru Besar Ekonomi dari Universi­tas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hard­jopranoto, yang diminta pendapatnya, mengatakan instruksi Kapolri tersebut yang jadi concern Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk memajukan perekonomian dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan me­mangkas ekonomi biaya tinggi. Seruan itu juga memperbaiki etika dan moral menuju bangsa yang lebih beradab.

“Langkah itu sangat diperlukan un­tuk menghilangkan kolestrol jahat (pungli-red) dalam tubuh ekonomi kita, karena kadarnya terlalu tinggi yang sa­ngat tidak sehat,” kata Wibisono.

Perilaku yang hendak diberantas itu karena terbukti hanya memakmurkan segelintir orang, bukan untuk menyejah­terakan masyarakat luas. Dalam berbagai kesempatan, katanya, Presiden menye­rukan perlunya mengubah etika dan mo­ral agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih maju secara ekonomi dan beradab.

“Perlu pengendalian naluri, mana yang bisa diambil atau dimakan dan mana yang tidak,” kata Wibisono.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 Korpri (Korps Pegawai Republik Indo­nesia) mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) mendukung upaya pemerintah mempercepat reformasi birokrasi dan reformasi struktural sebagai syarat agar negara bisa maju. “Di masa pandemi Covid-19 menjadi momentum yang te­pat untuk melakukan perubahan fun­damental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa,” kata Presiden.

Bahkan, dalam dua forum tingkat tinggi yaitu pada KTT APEC dan Per­temuan Negara-Negara G-20, Kepala Negara selalu mengajak investor untuk masuk menanamkan modal di Indone­sia seiring dengan disahkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Regulasi tersebut selain memudahkan, juga diklaim memberikan kepastian hu­kum terkait persyaratan izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan pem­bentukan dana rehabilitasi lingkungan.

Jokowi bahkan menekankan bahwa pascapandemi, Indonesia ingin mem­bangun ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang mut­lak membutuhkan pembenahan secara fundamental. “Indonesia ingin melaku­kan transformasi besar. Menjadi komit­men Indonesia untuk menuju ekonomi lebih hijau dan berkelanjutan. Geliat pemulihan ekonomi tidak boleh lagi mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan,” tegas Presiden.

Mental Birokrat

Sebelumya, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya Malang, Andy Fefta Wijaya, mengatakan agar ajakan Presiden tersebut efektif, perlu ditopang pembenahan mental birokrat yang akan menjalankan aturan tersebut. Sebab, pro­duk legislasi sebaik apa pun kalau mental aktornya baik birokrat maupun aparat pe­negak hukumnya masih seperti sebelum­nya, kerap merongrong investor yang ada, maka sulit berharap lebih banyak.

“Mental yang kerap merongrong in­vestor harus diubah melalui perubahan paradigma peran pemerintah,” kata Andy.

Dalam situasi saat ini, kata Andy, se­mestinya pemerintah mempertahankan investor yang sudah ada dengan meng­urus mereka, jangan malah diperas de­ngan pajak-pajak siluman. Sebab, prak­tik pungutan liar memicu ekonomi biaya tinggi. Hal tersebut yang harus dibenahi kalau mau mengundang investor.

“Orientasinya harus meninggalkan pa­radigma lama yang high cost dan low im­pact, menjadi sebaliknya seperti yang per­nah disampaikan Presiden, setiap rupiah yang dikeluarkan harus diperhitungkan akuntabilitasnya. Jangan biayanya besar dan pelayanannya lama, tapi dampaknya kecil ke masyarakat,” kata Andy.

Apalagi menyongsong revolusi indus­tri 4.0 dan pandemi, semuanya harus benar-benar low cost dan hight impact. Lebih-lebih pandemi, tentu kemampuan pemerintah dalam pembangunan ber­kurang karena anggaran banyak terserap untuk menangani krisis. Birokrat harus menyadari untuk tidak mengedepankan kekuasaan dalam menghadapi swasta dan masyarakat.

“Harus mengedepankan pendekatan win-win lewat kolaborasi dengan bisnis dan masyarakat, dalam menghadapi per­masalahan pembangunan,” kata Andy.

n SB/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment