Wamensos Ajak Pemkab Jepara Bangun Sekolah Rakyat dan Validasi Data PBI Jaminan Kesehatan

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Pemerintah Kabupaten Jepara membangun Sekolah Rakyat dan melakukan validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

"Kemarin sudah ada 100 Sekolah Rakyat dengan 9.780-an siswa. Presiden Prabowo meminta ada tambahan murid sampai 20 ribu siswa," kata Agus melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Wamensos menyatakan hal tersebut saat memberikan arahan kepada Bupati Jepara, Witiarso Utomo soal Sekolah Rakyat dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dalam audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta pada Senin (23/6).

Wamensos mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengecek aset. Sehingga, ada tambahan aset yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat.  

Oleh karena itu, ia mengingatkan lahan yang disiapkan pemerintah daerah untuk Sekolah Rakyat harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya tidak miring, tidak perlu diuruk, dan tidak berada di daerah bencana.  

"Pokoknya ke depan kita sinergi, apa yang bisa kita kerja samakan untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus Jabo juga membahas soal PBI JK. Setelah diterbitkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Kemensos melakukan asesmen terhadap penerima PBI.

"Jadi, memang dari DTSEN, kita melakukan ground check. Dari ground check ini ada asesmen baru dari Kemensos yang diberikan Badan Pusat Statistik (BPS)," ujarnya.

Ia menuturkan hasilnya terdapat penerima bantuan sosial yang tak masuk kriteria. Sehingga, ada warga yang masuk dan keluar dari daftar penerima bansos.

Agus Jabo mengatakan DTSEN masih terus dimutakhirkan. Sehingga, pasti akan menimbulkan reaksi dari masyarakat.

"Makanya Pak Bupati juga harus siap kalau ada warganya datang dan menginfokan saat berobat tidak di-cover lagi," katanya.

Wamensos memastikan verifikasi warga yang dikeluarkan dari PBI bisa dilakukan lewat dinas sosial dan berkoordinasi dengan Kemensos. Lalu, nanti akan dilakukan ground check ulang untuk penentuan reaktivasi PBI.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jepara, Witiarso berterima kasih atas penjelasan Wamensos Agus Jabo soal Sekolah Rakyat dan PBI JK. Ia menyebut dinas sosial akan bergerak aktif dalam mengurusi masalah PBI JK.

Diketahui, Data PBI JK April 2025 untuk Jepara yang dibayarkan Kemensos untuk 408.544 jiwa. Lalu terdapat penghapusan PBI sesuai DTSEN sebanyak 53.954 jiwa. Sehingga, saat ini terdapat sekitar 354 ribu jiwa yang mendapatkan PBI. Angka ini melebihi kuota PBI Kemensos untuk Jepara sebanyak 310.288 jiwa.