Tambah Subsidi guna Kurangi Beban

JAKARTA - Saat ini beban warga DKI terus memberat karena itu perlu tambahan subsidi. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mendesak Pemerintah Provinsi DKI menambah subsidi khususnya bagi masyarakat yang mampu untuk menekan tingginya biaya hidup.

"Pemberian subsidi tambahan sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat bawah dari tingginya biaya hidup," kata Khoirudin, dikutip Antara, di Jakarta, Jumat.

Khoirudin menuturkan saat ini yang dibutuhkan adalah memberi tambahan bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), subsidi pangan dan pengeluaran bagi pekerja juga bisa tercakup pemerintah melalui Kartu Pekerja Jakarta (KPJ).

Terlebih, berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, Jakarta menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan biaya hidup paling tinggi di Indonesia, yakni mencapai 14,8 juta per bulan. Biaya hidup 2022 DKI Jakarta tersebut tercatat meningkat dari 2018 yang sebesar 13,45 juta.

Dia menilai, Upah Minimum Provinsi (UMP) yang disepakati sebesar 5.067.381 atau naik 3,6 persen pada 2024 masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak di Jakarta. "Diharapkan dengan kebijakan penambahan subsidi untuk masyarakat dapat tepat sasaran dan meringankan beban hidup masyarakat," tuturnya.

Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin juga meminta Pemerintah Provinsi DKI bekerja keras untuk menstabilkan harga komoditas pangan dan tidak hanya saat momen tertentu saja. "Pemerintah paling bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Harus ada terobosan untuk mengendalikan harga," ujar Suhud.

Sebelumnya, BPS mencatat nilai konsumsi rata-rata per rumah tangga di DKI Jakarta merupakan yang tertinggi berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, yakni dengan nilai konsumsi SBH sebesar 14,88 juta.

"Nilai konsumsi yang tinggi ini disebabkan karena biaya hidup di kota tersebut tinggi," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini pada sosialisasi hasil SBH 2022 yang dipantau secara virtual di Jakarta.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu,Ekonom Center of Reform on Economic Hendri Saparini menyebut anggaran belanja pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin masih perlu ditambah, karena saat ini nilainya kurang dari 20 persen dari belanja pemerintah.

"Dari kajian kami, 75 persen lebih dari anggaran pemerintah disalurkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, melalui program seperti bantuan sosial (bansos), sementara yang diperlukan masyarakat miskin adalah kesempatan menambah pendapatan," kata Hendri.