Sepatu Bata Diminta Tetap Pasarkan Produk Lokal

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah bertemu dengan Manajemen PT Sepatu Bata Tbk terkait penutupan pabrik Sepatu Bata di Purwakarta, Jawa Barat. Penutupan lini manufaktur atau produksi oleh manajemen Sepatu Bata berkaitan dengan strategi bisnisnya dalam rangka refocusing pada lini penjualannya (store).

"Perusahaan itu berjanji strategi bisnis ini tetap menjamin produk yang dijual masih bersumber dari produsen dalam negeri," ungkap Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki (ITKAK) Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan, seusai berdialog dengan manajemen PT Sepatu Bata Tbk di Jakarta, Rabu (8/5).

Adapun penutupan ini, paparnya, merupakan langkah perusahaan guna menghadapi persaingan industri sepatu di dalam negeri.

Pihak manajemen, papar Adie, mengatakan pabrik Purwakarta sebenarnya hanya bagian kecil dari keseluruhan bisnis perusahaan, demikian juga dari sisi produksi, masih sangat kecil jika dibandingkan dengan produsen sepatu lainnya. Karena itu, penutupan pabrik Purwakarta dianggap merupakan langkah paling realistis.

Perusahaan berpendapat, fokus pada bisnis retail penting dalam rangka mengembalikan kinerja bisnis dan penjualan yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Adie menyampaikan PT Sepatu Bata Tbk berjanji strategi bisnis ini tetap menjamin produk yang dijual masih bersumber dari produsen dalam negeri yang selama ini bekerja sama dengan mereka, seperti PT Prestasi Ide Jaya dan enam pabrik lainnya.

Dengan strategi tersebut, meskipun terjadi penutupan pabrik, jumlah sepatu produksi dalam negeri yang dipasarkan oleh PT Sepatu Bata Tbk secara agregat tetap sama dan bahkan akan ditingkatkan. Selain itu, pekerja di usia produktif yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dialihkan ke pabrik sepatu lain di sekitar Purwakarta.

"Dari data yang ada, pabrik Sepatu Bata sebelum penutupan hanya menyisakan 233 orang karyawan dan produksi yang hanya 30 persen dari kapasitas. Di sisi lain terjadi juga penurunan produksi di pabrik tersebut, dari sebelumnya 3,5 juta pasang pada 2018, menurun menjadi 1,15 juta pasang di tahun 2023," jelas Adie.

Kebijakan Lartas

Pemberlakuan Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk barang konsumsi alas kaki sesuai Permendag 36/2023 berikut perubahannya diharapkan akan melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor, sehingga penjualan produk dalam negeri akan terus tumbuh. Adie menegaskan kebijakan lartas yang diterapkan oleh pemerintah seharusnya dianggap sebagai angin segar bagi industri dalam negeri untuk terus meningkatkan produksinya.

Terbukti, kinerja industri kulit dan alas kaki pada triwulan I-2024 meningkat ditunjukkan oleh pertumbuhan sebesar 5,9 persen (yoy), peningkatan ekspor sebesar 0,95 persem (yoy), dan penurunan impor hingga 1,38 persen (yoy), dan kinerja Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang terus naik secara berturut-turut mulai November 2023 hingga Februari 2024.

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, sebelumnya mengakui bingung dengan keputusan penutupan pabrik tersebut, sebab semestinya aturan Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk barang konsumsi alas kaki sesuai Permendag 36/2023 ikut mendorong industri domestik tumbuh.