Refleksi Elitisme dan Polarisasi di Pedesaan yang Kerap Tak Tampak

Faiz Kasyfilham, Universitas Gadjah Mada

Demonstrasi ribuan kepala desa pada Mei lalu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, yang menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa membuahkan hasil.

Tuntutan ini disambut dengan adanya inisiasi untuk merevisi Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Desa dengan substansi perubahan mencakup penambahan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan peningkatan 100% dana desa menjadi Rp 2 miliar per desa.

Keberhasilan para kepala desa meloloskan tuntutan mereka tersebut menunjukkan menguatnya peran pemimpin desa sebagai aktor dominan dalam membentuk arah kebijakan terkait desa. Kemampuan ini berimplikasi pada adanya kemampuan (bargaining power) dalam mengintervensi pola relasi desa-negara ke depan.

Namun, perlu diketahui juga bahwa menguatnya peran kepala desa telah melahirkan polarisasi dan kategorisasi kelas-kelas di desa-hal yang tidak disadari masyarakat di luar desa.
Halaman Selanjutnya....