Refleksi Elitisme dan Polarisasi di Pedesaan yang Kerap Tak Tampak

Sejarah relasi desa-negara

Merujuk pada klasifikasi relasi desa-negara dari profesor antropologi Stanford University di Amerika Serikat (AS), Harumi Befu, Indonesia tergolong sebagai negara modern yang pemerintah pusatnya telah mencoba mengambil alih kekuasaan dan otonomi yang secara tradisional menjadi bagian dari desa. Ini dilakukan melalui dua pendekatan.

Pertama, pendekatan represif yang menganggap desa sebagai subordinat (bawahan) dari pemerintah pusat. Pendekatan ini banyak diterapkan selama masa Orde Baru melalui berbagai kebijakan modernisasi. Hal ini kemudian menyebabkan pergeseran karakter desa-dari yang awalnya local-self government (unit pemerintahan otonom) menjadi local-state government (unit organisasi pemerintah wilayah). Desa seringkali diposisikan sebagai objek intervensi proyek pembangunan negara, contohnya dalam kebijakan Revolusi Hijau.

Akibatnya, muncul model patronase yang unik, yakni ketika aksesibilitas atas sumber daya seringkali ditentukan berdasarkan derajat kedekatan elit desa dengan elit pusat. Kondisi ini melahirkan elit-elit desa yang menjadi "anak emas" dari negara dan pola relasi desa-negara yang terjebak dalam jaringan klientelisme (relasi kekuasaan yang personalistik).

Kedua, pendekatan akomodatif yang direalisasikan melalui beberapa kebijakan di era pasca-Orde Baru, seperti melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Halaman Selanjutnya....