PU Targetkan Sekolah Rakyat Tahap II Rampung Juni 2026, Janji Nyata atau Sekadar Proyek?

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan ambisi besarnya dengan menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua rampung pada Juni tahun depan. 

Program ini bukan sekadar proyek fisik menambah gedung pendidikan, tetapi simbol keberpihakan negara untuk membuka akses belajar bagi masyarakat kecil yang selama ini terpinggirkan. 

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi penopang mobilitas sosial baru—tempat anak-anak desa, buruh, dan petani bisa menjemput masa depan tanpa terhambat tembok ketidaksetaraan. 

Namun, target ambisius ini sekaligus mengandung tantangan besar: apakah proyek bisa selesai tepat waktu, berkualitas, dan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan? 

Jika berhasil, Sekolah Rakyat akan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur tak hanya berwujud jalan dan jembatan, melainkan juga investasi pada otak dan cita-cita generasi mendatang. 

Jika gagal, proyek ini berisiko hanya menjadi monumen janji politik tanpa ruh keberpihakan.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya berencana memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua pada September tahun ini.

"Pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua itu dilakukan agar dapat difungsikan pada Juli 2026 yang menjadi awal tahun ajaran baru," ujarnya di Jakarta, Selasa (19/8).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Pada tahun 2025, Pemerintah menyelenggarakan Sekolah Rakyat pada 200 lokasi dengan rincian tahap I 100 lokasi dan tahap II 100 lokasi.

Untuk Tahap I infrastruktur dan asrama Sekolah Rakyat akan menggunakan Sentra Rehabilitasi Sosial, Balai Diklat Kementerian Sosial dan bangunan milik pemerintah daerah.

Alokasi anggaran untuk memenuhi pembangunan Sekolah Rakyat Tahap I Rp1,76 triliun terdiri dari Belanja Operasional Kemensos Rp1,19 triliun dan Belanja Fisik Kementerian Pekerjaan Umum Rp570 miliar.

Pada tahun 2026, Pemerintah akan melanjutkan penyelenggaraan sekolah rakyat dengan mengalokasikan Rp24,9 triliun.

Alokasi tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menginstruksikan untuk membentuk dan menyelenggarakan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta