Proyek Pemukiman Serap 51.891 Tenaga Kerja

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya terus menggenjot serapan anggaran program Padat Karya Tahun 2023 melalui skema cash for work atau Padat Karya Tunai (PKT). Langkah itu dimaksudkan untuk mendorong perekonomian masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan.

Pada Tahun Anggaran (TA) 2023, anggaran PKT bidang permukiman dialokasikan senilai 2,2 triliun rupiah yang disalurkan melalui pembangunan infrastruktur kerakyatan seperti program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dukungan Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan, termasuk Pondok Pesantren, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program ini akan didistribusikan di 5.394 lokasi dengan target menyerap 65.970 tenaga kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat atau warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

"Pembangunan infrastruktur padat karya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok," kata Menteri Basuki di Jakarta, Senin (2/10)

Berdasarkan data Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR hingga 26 September 2023, serapan keuangan PKT bidang permukiman tahun 2023 telah mencapai 81,95 persen dari total anggaran 2,2 triliun rupiah atau sebesar 1,8 triliun rupiah. Besaran anggaran tersebut telah merealisasikan pekerjaan fisik 68,61 persen dengan serapan tenaga kerja 51.891 orang.
Halaman Selanjutnya....