Pengentasan Kemiskinan Harus Diiringi dengan Pemberdayaan Masyarakat

Doc: ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas

Ket. Arsip - Tangkapan virtual Direktur Eksekutif Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri dalam CSIS Media Briefing , Jakarta, Senin (20/2/2023).

Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu tidak hanya memberikan bantuan sosial, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Saat dihubungi di Jakarta, Jumat, Yose menyoroti fakta bahwa saat ini kelas menengah yang diharapkan dapat tumbuh dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional masyarakat justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi masih perlu perhatian lebih.

Sejumlah analis mencatat adanya penurunan proporsi jumlah kelas menengah di Indonesia. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diolah oleh Bank Mandiri, proporsi kelas menengah Indonesia pada 2019 mencapai 21,45 persen dari populasi. Namun, jumlah itu merosot menjadi 17,44 persen pada 2023.

"Isu pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diperhatikan lebih jauh lagi supaya kita bisa menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih kuat dan kelas menengah yang lebih mampu menghadapi berbagai masalah ekonomi di masa mendatang," kata Yose.

Saat menyampaikan pidato RAPBN 2025 pada Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen pada 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun menjadi 0,83 persen pada 2024.

Kemudian, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen pada 2024.

Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp504,7 triliun pada RAPBN 2025 untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, dan mengakselerasi pengentasan kemiskinan, yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

Porsi anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2025 mencapai 14 persen dari total rencana belanja negara sebesar Rp3.613,1 triliun. Nilai tersebut naik dibandingkan dengan alokasi anggaran perlindungan sosial pada 2024 sebesar Rp493,5 triliun.

"Seharusnya anggaran itu bukan hanya digunakan untuk membiayai, memberikan bantuan sosial yang mencegah orang menjadi miskin, tetapi juga untuk membiayai pemberdayaan ekonomi dari masyarakat agar mereka menjadi lebih baik dari kondisi yang sekarang," ujar Yose.

Pemerintah berharap tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 dapat ditekan menjadi 4,5%-5%, angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7-8%, dan rasio gini dalam kisaran 0,379-0,382.

Presiden Jokowi mengatakan RAPBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang," ujar presiden dalam pidatonya.