PBB Peringatkan Maraknya TPPO di Asia Tenggara

JENEWA - Ratusan ribu orang di Asia tenggara dipaksa oleh kelompok kriminal untuk melakukan penipuan secara daring, seringkali di bawah ancaman penyiksaan. Informasi itu diungkapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (29/8).

Banyak di antara mereka jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan melakukan tindak kriminalitas daring serta menghadapi pelanggaran serius seperti penyiksaan atau kekerasan seksual, kata PBB dalam sebuah laporan.

"Orang-orang yang dipaksa bekerja dalam operasi penipuan ini mengalami perlakuan tidak manusiawi dan dipaksa melakukan kejahatan," kata Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk. "Mereka adalah korban. Mereka bukan penjahat," imbuh dia.

Menurut laporan PBB itu, skala bencana yang terjadi di Asia tenggara sulit diukur karena sifat praktik tersebut yang bersifat rahasia dan kesenjangan dalam respons pihak berwenang. Namun, narasumber yang dapat dipercaya mengindikasikan bahwa setidaknya 120.000 orang di seluruh Myanmar mungkin ditahan dalam situasi di mana mereka dipaksa melakukan penipuan secara daring.

Perkiraan di Kamboja berjumlah sekitar 100.000, tambah laporan tersebut. Laos, Filipina, dan Thailand, adalah beberapa negara di kawasan yang diidentifikasi sebagai negara tujuan atau transit utama.

PBB mengatakan bahwa pusat penipuan tersebut menghasilkan pendapatan miliaran dollar AS per tahunnya. Sedangkan para korban berasal dari kawasan Asean, Tiongkok daratan, Hong Kong, Taiwan, Asia selatan, dan lebih jauh lagi dari Afrika dan Amerika Latin.

Kebanyakan orang yang diperdagangkan dalam operasi penipuan daring adalah laki-laki, meskipun perempuan dan remaja juga menjadi korban, kata laporan itu.

Dampak Pandemi

Jaringan terlarang ini mendapat keuntungan dari pandemi Covid-19, yang menyebabkan kasino ditutup di beberapa negara karena tindakan kesehatan masyarakat. Hal ini menyebabkan operator kasino berpindah ke ruang daring yang kurang diatur, termasuk wilayah perbatasan yang terkena dampak konflik, kata laporan itu.

Krisis Covid-19 juga menyebabkan banyak migran menjadi lebih rentan, terdampar di suatu negara dan kehilangan pekerjaan karena penutupan perbatasan dan bisnis. Penguncian juga membuat orang menghabiskan lebih banyak waktu daring dan rentan menjadi sasaran penipuan daring, kata laporan itu. AFP/I-1