Otoritas IKN Nusantara Harus Melibas Praktik KKN

JAKARTA - Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menegaskan tidak akan kompromi pada praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) karena tindakan tersebut akan mencoreng reputasi lembaga yang dibangun dari investasi.

Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, menegaskan tidak ada ruang korupsi di lembaga yang dibentuk guna mempersiapkan pemindahan Ibu Kota negara itu.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, akhir pekan lalu, Bambang mengatakan akan menindak tegas pelaku KKN karena mencoreng reputasi lembaga yang sebagian besar pembangunannya dibiayai dari investasi. "Jika reputasi Otorita IKN tercoreng maka akan berpengaruh terhadap kepercayaan para investor untuk melakukan investasi di IKN," kata Bambang saat melantik 10 Kepala Biro dan Direktur serta 25 penjabat yang mengisi jabatan fungsional.

Dia juga berpesan kepada para pejabat yang dilantik untuk bekerja keras karena banyak target yang harus dipenuhi oleh Otorita IKN pada 2023. Otorita tahun ini, jelasnya, ingin meyakinkan semua pihak bahwa IKN Nusantara akan terbangun sesuai visi dan misi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. "Untuk mencapai target itu, Otorita IKN tidak membutuhkan superman maupun superwoman, tapi superteam," kata Bambang.

Semua pejabat dan pegawai di lingkungan Otorita IKN diharapkan dapat melakukan 4K, yaitu komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi. Sebab, pembangunan IKN bukan hanya membangun suatu kota, melainkan suatu bentuk transformasi cara kerja baru.

Peneliti Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana - Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan komitmen Kepala Otoritas IKN Nusantara tidak memberi ruang pada tindakan korupsi dan sejenisnya harus diapresiasi dan didukung.

Hal itu penting di tengah maraknya prilaku korupsi di Tanah Air yang melibatkan para petinggi negara dan ini harus menjadi sebuah gerakan bersama sebagai anak bangsa untuk memerangi tindakan korupsi.

IKN adalah megaproyek yang bernilai triliunan dan melibatkan banyak sektor baik pemerintahan maupun swasta. Sebab itu, perlu manajemen yang baik dari pihak terkait dengan menjaga betul-betul kepercayaan dari negara dan investor. "Jangan sampai menyia-nyiakan kepercayaan para investor ini," kata Siprianus.

Indonesia Baru

Sementara itu, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan IKN adalah simbol Indonesia baru yakni tak hanya dorongan pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, namun juga Indonesia baru dalam artian mental.

Jakarta selama ini, menurut Aditya, sudah terlalu ruwet, sehingga sulit sekali dilakukan perubahan. "Kesempatan memulai dari nol di IKN jangan sampai dijegal dari awal. Komitmen Indonesia baru, Indonesia tanpa korupsi harus dimulai benar dari IKN sehingga dunia tahu bahwa ada perubahan mendasar dalam pengelolaan birokrasi di Indonesia, yakni Indonesia tanpa korupsi," tegas Aditya.