Munas Adeksi 2025, Kolaborasi Pembangunan antara Pemerintah dan DPRD Jadi Fokus Utama

SEMARANG — Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) tahun 2025 resmi dibuka di Kota Semarang, Jawa Tengah, (28/4).

Munas yang digelar setiap lima tahun sekali ini memiliki berbagai agenda penting, termasuk pemilihan ketua baru Adeksi dan pembahasan isu-isu strategis dalam pemerintahan kota.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, hadir secara langsung untuk membuka acara tersebut. Dalam sambutannya, Taj Yasin menekankan tiga hal utama yang diharapkan dapat menjadi fokus dalam pelaksanaan Munas dan perjalanan Adeksi ke depan.

Pihaknya berharap, dalam Munas ini, pemilihan ketua Adeksi yang baru dapat menciptakan sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi yang produktif, di mana setiap pokok pikiran atau pokir yang diajukan oleh masing-masing kota dapat diimplementasikan dalam pembangunan yang masif dan terintegrasi.

“Pemilihan ketua asosiasi yang bisa bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah sangatlah penting. Dengan sinergi ini, kita berharap pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak yang nyata,” ujar Taj Yasin setelah acara pembukaan.

Dengan mengusung tema besar Kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Munas VI Adeksi 2025 bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Taj Yasin menggarisbawahi bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi, tetapi juga pada dukungan penuh dari legislatif di tingkat kota.

Menurutnya, keselarasan antar instansi pemerintahan sangat penting agar pembangunan bisa berkelanjutan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai kemajuan bersama.

Isu pengelolaan sampah menjadi salah satu topik yang diangkat oleh Taj Yasin dalam Munas kali ini.

Dengan berkembangnya pesatnya kota-kota besar di Indonesia, persoalan sampah menjadi semakin kompleks, terutama di daerah yang terbatas lahan.

Oleh karena itu, Wagub Jateng ini meminta adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah kota, DPRD, dan masyarakat dalam menangani masalah sampah, baik dari sisi pengelolaan hingga pembuatan peraturan daerah (Perda) yang mendukung solusi jangka panjang.

“Sampah adalah isu nasional yang perlu kita tangani bersama. Di perkotaan, masyarakat sudah cukup maju dalam hal kesadaran, namun kesadaran tersebut harus dibangun dari tingkat rumah ke rumah.Dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan legislatif untuk menciptakan peraturan daerah yang mendukung pengelolaan sampah yang baik,” ujar dia.

Penguatan Pembangunan Daerah