Lindungi Anak dan Perempuan, DPR Aceh Revisi Qanun Hukum Jinayat

Namun, menurut dia, penerapanQanunHukumJinayatsering menimbulkan sejumlah perdebatan terutama berkenaan dengan bentuk hukuman dan peraturan tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Karena itu DPR Aceh pada tahun 2022 sepakat untuk memperkuatQanunHukumJinayatdengan melakukan perubahan.

Rapat dengar pendapat umum ini bertujuan menyempurnakan substansi rancanganQanunAceh tentang HukumJinayatdan untuk memenuhi Pasal 22QanunAceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara PembentukanQanun, yang antara lain menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan tertulis lewatRDPU, sosialisasi, seminar lokakarya, atau diskusi.

DPRAmenaruh harapan besar bahwa melalui kegiatan tersebut mampu mendapatkanmasukan yang tepat untuk menyempurnakan produk hukum daerah itu.

Menjawab Persoalan
Halaman Selanjutnya....