Lahan dan Perizinan Jadi Tantangan Negara Berkembang untuk Transisi Energi

ABU DHABI - Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu merumuskan solusi untuk mengatasi berbagai masalah dalam percepatan transisi energi, terutama memastikan ketersediaan lahan dengan cepat dan perizinan yang mudah, kata Anggota Komite Eksekutif Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF), Roberta Bocca.

Roberta Bocca yang juga Kepala Pusat Energi dan Material WEF saat berbincang dengan Antara, di Abu Dhabi, UEA, Kamis (18/4), mengatakan lahan dan perizinan yang cepat penting untuk memudahkan akses pendanaan dalam transisi energi.

"Jadi ketersediaan lahan, perizinan harus cepat. Semua hal ini sangat penting. Jadi, kebijakan dan lingkungan (ekosistem) yang memungkinkan penerapan akan mudah, dan yang terakhir, Anda juga membutuhkan modal kesabaran," kata Bocca yang ditemui di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum ke-14 Badan Energi Terbarukan (Irena) di Abu Dhabi, UEA.

Pemerintah negara berkembang, termasuk Indonesia, kata Bocca, penting untuk memberikan perhatian besar guna memudahkan akses modal swasta masuk dalam transisi energi. Kebijakan pemerintah harus diterapkan dengan langkah-langkah yang melancarkan aliran masuk investasi.

Lembaga Keuangan

Selain itu, tambah Bocca, potensi pendanaan dari lembaga keuangan multilateral juga harus dimanfaatkan pemerintah. Hal itu karena transisi energi saat ini menjadi hal yang sangat berpengaruh di global dalam setiap pengambilan kebijakan.

"Kemudian Anda mempunyai peran, yang juga dapat dimainkan oleh bank multilateral, untuk menyediakan modal tertentu," ujar dia.

Tantangan pendanaan, kata Bocca, tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, melainkan untuk banyak negara berkembang. Salah satu hal yang dapat disimpulkan dari rangkaian Sidang Majelis Umum ke-14 Irena tahun ini adalah diperlukan banyak sekali dukungan pendanaan bagi negara berkembang untuk mempercepat transisi energi.

Adapun Indonesia terus mengakeselerasi program transisi energi dengan target mencapai nol emisi pada 2060 atau lebih awal. Indonesia juga mengacu pada Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) untuk mengurangi emisi karbon sebesar 358 juta ton CO2 pada 2030 dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi, bahan bakar rendah karbon, dan teknologi batu bara bersih.