Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Masih Seret, Ini Dia Penyebabnya

Kedua, anggaran dan jenis manfaat pelatihan kerja tidak boleh sama rata. Program yang ada sebaiknya menyesuaikan antara kompetensi dan keahlian individu dengan jenis pelatihan yang diikuti agar memberikan nilai tambah bagi penerima manfaat JKP.

Ketiga, pekerja yang di-PHK saat mendekati usia pensiun perlu mendapatkan nilai manfaat lebih besar dibandingkan pekerja muda (<35 tahun). Sebab, ketika mendekati usia senja, kemungkinan pekerja mendapatkan pekerjaan formal semakin mengecil.

Keempat, pemberian akses data dan informasi status penerima manfaat JKP yang lengkap kepada Dinas Ketenagakerjaan di setiap wilayah. Sejauh ini, hanya pemerintah pusat dan penerima manfaat saja yang dapat mengakses sistem atau aplikasi untuk JKP.

Kelima, cakupan JKP perlu diperluas kepada pekerja kontrak dan pekerja yang mengundurkan diri. Pemerintah bisa mencontoh Thailand, yang tetap memberikan manfaat JKP bagi pekerja yang resign.

Di tengah kondisi ketenagakerjaan yang semakin rentan, JKP menjadi pengaman yang semakin penting bagi masyarakat. Dengan melakukan perbaikan di atas, maka tujuan JKP sebagai alat untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi korban PHK sekaligus membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru akan lebih efektif, tepat sasaran, dan terasa manfaatnya
Halaman Selanjutnya....