Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan Masih Seret, Ini Dia Penyebabnya

Dalam konteks regulasi dan politik seperti di atas, dapat dipahami jika program JKP kemudian tidak mendapat dukungan dari Serikat Pekerja.

Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada 2022 di Kabupaten Bekasi dan Kota Batam-sebagai representasi daerah industri-memperkuat hal ini. Hampir semua serikat pekerja/buruh di wilayah penelitian menolak UU Ciptaker dan secara tegas tidak ikut melakukan sosialisasi manfaat JKP kepada anggotanya. Dalam sebuah diskusi terpimpin, salah satu pimpinan serikat buruh mengatakan:

…yang kami butuhkan adalah jaminan kepastian pekerjaan, bukan jaminan kehilangan pekerjaan! JKP justru menjadi alasan yang mempermudah perusahaan untuk melakukan PHK kepada karyawannya.

Perubahan framing dan relasi JKP dengan UU Ciptaker yang terlanjur buruk ini membutuhkan keberpihakan dan tindakan politik yang berani dari pemerintah dan DPR.

2. Faktor administrasi
Halaman Selanjutnya....