Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar Guna Kendalikan Harga Beras

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan operasi pasar dalam rangka pengendalian harga beras. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 75 persen wilayah di Indonesia masih mengalami kenaikan harga beras.

"Penjelasan dari Bulog bahwa stok beras kita di seluruh daerah merata dan cukup. Namun demikian dari laporan mingguan yang kita terima bahwa 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar, jadi kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut," kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Pada Rakor yang dihadiri Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut, secara khusus Tomsi meminta kepada pihak Bulog untuk melakukan jemput bola dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. Dia pun menekankan agar kepala daerah tidak hanya menerima laporan dari staf, tetapi juga melakukan pengecekan kembali ke lapangan.

"Mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar, ini 196 Pemda yang melaksanakan operasi pasar, mulai dari Aceh Singkil sampai dengan Pulau Taliabu. Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup, kemudian harga naik, mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini," tegasnya.

Tomsi mewanti-wanti seluruh Pemda agar jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali. Selain beras, menurut catatan BPS, berbagai komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga di antaranya cabai merah, cabai rawit, telur ayam, daging ayam, hingga minyak goreng. Terhadap hal itu perlu adanya langkah-langkah pengendalian.
Halaman Selanjutnya....