Jepang Tolak Perubahan 'Status Quo' di Kawasan

SUVA - Jepang dan negara-negara Kepulauan Pasifik menolak keras upaya sepihak mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan, dalam pertemuan tingkat menteri di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok di wilayah tersebut, menurut rangkuman pimpinan pertemuan itu, Senin (12/2).

Dalam pertemuan di ibu kota Fiji, Suva, Menteri Luar Negeri Jepang, Yoko Kamikawa, mengatakan kepada wartawan bahwa dia setuju dengan sejawatnya dari 18 anggota Forum Kepulauan Pasifik pada pentingnya tatanan berbasis aturan internasional, sambil menjanjikan dukungan berkelanjutan kepada wilayah penting yang strategis itu.

Pertemuan ini dimaksudkan untuk meletakkan basis kerja pada Pertemuan Pemimpin Kepulauan Pasifik ke-10, yang dijadwalkan pada Juli di Tokyo. Jepang telah menjadi tuan rumah pertemuan puncak dengan negara-negara dan wilayah Kepulauan Pasifik setiap tiga tahun sejak 1997.

Para menteri berjanji untuk melanjutkan konsultasi erat dalam persiapan pertemuan yang sukses, kata ringkasan tersebut.

"Menjelang konferensi tingkat tinggi ini, kami akan bekerja sama mengatasi tantangan, terutama dalam perubahan iklim dan masalah maritim, untuk memenuhi kebutuhan negara-negara dan wilayah Pasifik," kata Menlu Kamikawa.

Pemerintah Jepang menganggap kemitraannya dengan kawasan tersebut penting, untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, di tengah meningkatnya ketegasan maritim dan pengaruh ekonomi Tiongkok.

Tokyo membantu negara-negara dan wilayah kecil tersebut di berbagai bidang, mulai dari pembangunan ekonomi, hingga perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana alam.

Terkait sinyal yang semakin besar atas jangkauan Beijing ke Pasifik, di mana Amerika Serikat (AS) juga bersaing untuk mendapatkan pengaruh, Nauru pada bulan lalu memutus hubungan dengan Taiwan dan mendukung Tiongkok daratan.

Nauru menyatakan bahwa ia tidak lagi mengakui pulau demokratis yang memiliki pemerintahan sendiri itu sebagai negara yang terpisah, melainkan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Tiongkok.

Tindakan serupa untuk mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Tiongkok juga dilakukan pada tahun 2019 oleh Kiribati dan Kepulauan Solomon, yang pada tahun 2022 menandatangani perjanjian keamanan dengan Beijing.

Tiongkok yang menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membelot, tidak menyembunyikan ambisinya untuk menyatukan Taiwan dengan daratan, dan jika perlu dengan kekerasan.

Beijing juga telah memiliterisasi pos-pos terdepan di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan dan melakukan serangan berulang kali ke perairan teritorial di sekitar Kepulauan Senkaku, sekelompok pulau kecil di Laut Tiongkok Timur yang dikendalikan oleh Tokyo tetapi diklaim oleh Beijing.

Menentang Agresi

Tanpa mengacu pada kasus tertentu, rangkuman tersebut mengatakan bahwa para menteri menentang perang agresi apapun dan mereka menyatakan perlawanan yang kuat terhadap segala upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di mana pun di dunia.