Indonesia Perlu Kebijakan Perubahan Iklim yang Lebih Responsif Gender

Peran Kementerian Perempuan belum optimal

Hasil telaah saya juga menunjukkan kebijakan adaptasi iklim belum melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dua klaster: infrastruktur dan teknologi.

Sejauh ini Kementerian Perempuan hanya terlibat dalam program klaster peningkatan kapasitas dan klaster tata kelola dan pendanaan. Padahal, keterlibatan di seluruh klaster sangat krusial untuk memastikan pembangunan berketahanan iklim yang responsif gender.

Apalagi, Kementerian Perempuan berpengalaman menerbitkan Panduan Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender.

Panduan tersebut menegaskan pengarusutamaan gender dalam adaptasi perubahan iklim tak hanya diperlukan pada level kebijakan. Aspek gender mesti diarusutamakan dalam program, aktivitas, sistem pengetahuan, dan kondisi konkret di lapangan. Dokumen ini juga menyediakan alat analisis untuk menilai kualitas pengarusutamaan gender.
Halaman Selanjutnya....