Indonesia Perlu Kebijakan Perubahan Iklim yang Lebih Responsif Gender

Andi Misbahul Pratiwi, University of Leeds

Indonesia perlu memiliki dokumen kebijakan dan strategi mengatasi perubahan iklim yang lebih melek gender alias responsif gender. Ini sekaligus menjadi pemenuhan komitmen Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNFCCC).

Aspek gender penting karena banyak penelitian mengungkapkan bahwa dampak pemanasan global lebih berat bagi perempuan ataupun kelompok gender minoritas. Misalnya, perempuan di wilayah pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat dan wilayah pertanian Lamongan, Jawa Timur. Mereka harus menanggung beban kerja lebih banyak saat terjadi kekeringan, banjir, dan gagal panen akibat perubahan iklim.

Pengarusutamaan gender (PUG) pun krusial untuk memastikan perempuan, laki-laki, dan kelompok lainnya mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang sama dari kebijakan dan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Meski masih memiliki banyak kebijakan yang diskriminatif, Indonesia mengalami banyak kemajuan dalam hal kebijakan yang pro-gender di bidang ekonomi, politik, hukum, hingga budaya.
Halaman Selanjutnya....