Indonesia Perlu Kebijakan Perubahan Iklim yang Lebih Responsif Gender

Ada juga satu dokumen terbitan Bappenas: Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045. Dokumen ini memiliki 5 buku turunan yaitu: a) Buku 1: Daftar Aksi dan Lokasi Ketahanan Iklim; b) Buku 2: Kelembagaan untuk Ketahanan Iklim; c) Buku 3: Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Ketahanan Iklim; d) Buku 4: Pendanaan Ketahanan Iklim; e) Buku 5: Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan Aksi Ketahanan Iklim dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional.

Buku 1-3 dan 5 menyebutkan perspektif dan kesetaraan gender sebagai aspek penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kata gender juga lekat dengan konsep inklusivitas dalam kebijakan iklim.

Namun, kata gender justru tidak muncul sama sekali dalam Buku 4: Pendanaan Ketahanan Iklim.

Hal ini sangat disayangkan karena agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan sulit berjalan maksimal tanpa kebijakan pendanaan yang responsif gender.

Misalnya, di tingkat nasional, semestinya ada aturan khusus guna meningkatkan kepatuhan kementerian/lembaga dalam merencanakan pembiayaan iklim yang responsif gender.
Halaman Selanjutnya....