Perencanaan Iklim Masa Depan Harus Prioritaskan Inklusivitas dan Keadilan

JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia (RI) menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam upaya transisi energi. Hal itu disampaikan pada acara Working Dinner G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington DC, Amerika Serikat.

"Seluruh perencanaan iklim masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan. Memastikan transisi yang adil dan terjangkau juga selaras dengan G20 Transition Finance Framework," kata Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/4).

Seperti dikutip dari Antara, Menkeu melanjutkan transisi menuju ekonomi rendah karbon membutuhkan investasi yang sangat besar. Sementara, berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih 400 miliar dollar AS untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut.

Dalam konteks itu, Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform hadir sebagai blended finance framework untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 megawatt, akan membutuhkan biaya kurang lebih 1,3 miliar dollar AS untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam tujuh tahun ke depan. Namun, proses ini dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e," ujar Menkeu.
Halaman Selanjutnya....