HUT Bhayangkara, 2025 Tahun Penentu Transformasi Polri

JAKARTA - Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai bahwa tahun 2025 merupakan tahun penentu dalam perjalanan transformasi Polri.

Pasalnya, pada tahun ini, disusun Grand Strategy (rencana jangka panjang) Polri 2025–2045 sebagai lanjutan Grand Strategy Polri 2005–2025.

“Transformasi Polri selalu mengikuti perkembangan zaman dan relevan dengan agenda pembangunan yang dikembangkan oleh presiden terpilih pada setiap periodenya,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pria yang akrab dipanggil Simon ini menerangkan bahwa disusunnya grand strategy ini karena adanya sejumlah titik transformasi Polri, salah satunya pada saat pascareformasi tahun 1998.

Polri pada saat itu, kata dia, didesain sebagai lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup dalam hal pengamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum.

“Setelah Polri diberikan kewenangan dan independensi kelembagaan, berbagai transformasi tumbuh dan berkembang. Misalnya, ada pemolisian masyarakat (polmas) yang merupakan terjemahan dari community policing, kemudian pemolisian demokratis (democratic policing), dan terakhir, pemolisian elektronik (e-Policing),” tuturnya.

Konsep-konsep besar ini pun perlu diterjemahkan dalam kerangka yang lebih operasional, dapat diukur, dinilai, dan dievaluasi perkembangannya.

Oleh karena itu, disusun grand strategy Polri guna memudahkan realisasi gagasan besar dalam program dan kegiatan Polri.

Adapun dalam Grand Strategy Polri 2025–2045, Simon menilai bahwa masih ada banyak hal yang perlu dikembangkan, utamanya terkait dengan bidang teknologi, di antaranya e-policing, robotic policing, dan smart policing.

“Yang lebih penting adalah bagaimana meramu, merumuskan indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi dari pengembangan berbagai konsep tersebut dalam dokumen program dan kegiatan yang dirumuskan Polri,” katanya.

Selain itu, transformasi Polri ke depan juga berkaitan erat dengan slogan ‘Polri untuk Masyarakat’ yang saat ini digaungkan oleh institusi tersebut.

Menurut Simon, slogan tersebut bermakna Polri bekerja untuk masyarakat. Maka, Polri harus memahami kebutuhan dan karakter masyarakat itu sendiri serta dekat dengan masyarakat agar dapat melakukan pelayanan publik yang lebih baik.

“Melihat perjalanan transformasi Polri, saya kira ‘Polri Untuk Masyarakat’ bukan sekadar slogan, tetapi komitmen nyata dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu masyarakat dalam berbagai situasi,” katanya.

Adapun Ngasiman turut menyemarakkan HUT Ke-79 Polri dengan menulis buku bertajuk Polri untuk Masyarakat, Transformasi Polri Menuju Indonesia Emas 2045.