Geopolitik Memanas, Harga Melonjak: Saatnya RI Lepas dari Jerat Impor Pangan

Gejolak geopolitik menyoroti rapuhnya ketahanan pangan berbasis impor yang berisiko memicu inflasi dan melemahkan stabilitas ekonomi Indonesia sehingga penguatan produksi dalam negeri mendesak.

JAKARTA – Gejolak geopolitik global semakin menegaskan rapuhnya ketahanan pangan negara-negara yang bergantung pada impor. Gangguan jalur distribusi, pembatasan ekspor, hingga lonjakan harga komoditas menjadi risiko nyata ketika konflik memanas.

Bagi Indonesia, ketergantungan pada impor pangan strategis berpotensi memperbesar tekanan inflasi sekaligus melemahkan stabilitas ekonomi domestik. Karena itu, penguatan produksi dalam negeri, diversifikasi sumber pasokan, serta percepatan hilirisasi pertanian menjadi langkah krusial untuk menekan kerentanan tersebut.

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menegaskan Indonesia harus mencapai swasembada pangan dan menghentikan ketergantungan impor, terutama untuk komoditas strategis seperti gula, garam, kedelai, bawang putih, dan aneka bawang. Dia menekankan pentingnya penguatan produksi dalam negeri agar kebutuhan pangan nasional dapat dipenuhi secara berkelanjutan, serta mendorong perluasan swasembada tidak hanya pada beras dan jagung, tetapi juga komoditas lain yang selama ini masih bergantung pada pasokan luar negeri.

“Ke depan Indonesia diharapkan mampu mencapai swasembada gula, garam, kedelai, bawang putih, serta berbagai jenis bawang yang selama ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri,” ujarnya pada acara Panen Fest 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

Ketua Umum Serikat Tani Islam Indonesia (STII), Fathurrahman Mahfudz menilai ketahanan pangan Indonesia sangat dipengaruhi dinamika geopolitik global yang kian tidak stabil. Meski Indonesia telah swasembada beras dan jagung, dia menekankan hal itu belum cukup, mengingat kebutuhan pangan kini bersifat regional hingga global, sehingga Indonesia perlu memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan yang lebih luas.

“Geopolitik dunia kita tidak baik-baik saja. Implikasinya tentu ini pada ketahanan pangan dunia. Indonesia sudah swasembada beras dan jagung,” kata Fathurrahman.

Guru Besar Ilmu Agroforestri Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Nurheni Wijayanto mengungkapkan di lapangan, ketahanan pangan nasional menemui sejumlah tantangan. Salah satu yang menurutnya cukup menantang adalah kondisi sumber daya manusia (SDM) petani itu sendiri.

“Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah tentang SDM petani kita. Itu perlu pendampingan yang intensif. Kami perguruan tinggi sering minta ke mahasiswa supaya dampingi petani dengan ikhlas. Nanti akan mudah ilmu yang diberikan kepada mereka, akan mendorong peningkatan produksi,” ujar Nurheni.

Penguatan Stok

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Letien TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog menjaga kedaulatan dan swasembada pangan melalui penguatan cadangan beras pemerintah, penyerapan gabah petani, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Dia menambahkan Bulog terus mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan pelayanan publik guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Bulog memaksimalkan tugas dan fungsinya serta pelayanannya kepada masyarakat," kata Rizal dalam Talkshow Panen Fest 2026 di Jakarta, Sabtu (7/2).

Rizal menjelaskan Bulog menjalankan tugas melalui tiga pilar utama, yakni menjaga ketersediaan pangan, memastikan keterjangkauan distribusi hingga seluruh wilayah Indonesia, serta menstabilkan harga sesuai HET pemerintah. Dia menegaskan swasembada pangan merupakan wujud kedaulatan bangsa, karena negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri tidak bergantung pada impor.

Bulog mencatat hingga awal Februari 2026, BUMN pangan itu mengelola ketersediaan stok beras sebesar 3,3 juta ton. Stok itu terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 3,22 juta ton dan stok komersial sebesar 95.523 ton.