Dituding Purbaya Endapkan Dana APBD Rp4,1 Triliun, KDM Datangi Bank Indonesia

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM menyebutkan Bank Indonesia yang didatanginya telah menjelaskan tidak ada APBD Jawa Barat yang mengendap sebesar Rp4,1 triliun dalam bentuk deposito di kas Pemprov Jabar.

KDM di Bandung, Rabu (23/10), mengatakan dari penjelasan Bank Indonesia, ternyata bank sentral itu mencatatkan ada dana di kas daerah sebesar Rp3,8 triliun dalam bentuk giro yang masuk pada 30 September 2025.

Tercatatkan pula, ada dana lain yang menjadi deposito Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola secara mandiri di luar kas Pemprov Jabar.

"Yang ada adalah pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp3,8 triliun. Sisanya adalah deposito BLUD di luar kas daerah yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing," ujarnya.

Uang Rp3,8 triliun yang tercatat pada 30 September,  dipastikan sudah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan, perjalanan dinas hingga biaya operasional.

"Uang Rp3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing," ucapnya.

Dari penjelasan BI, tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito, terpatahkan.

Sebelumnya, KDM menampik pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.