BKKBN Intensif Lakukan Pencegahan Stunting di Maluku Tenggara

Doc: Antara/HO-BKKBN

Ket. Rapat kordinasi BKKBN Maluku dengan Pemerintah Maluku tenggara dan instansi terkait untuk percepatan penurunan stunting.

Ambon - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku mengintensifkan pencegahan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara.

"Kami mengawali dengan rapat koordinasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Maluku Tenggara bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat," kata Kepala BKKBN Maluku Renta Rego dalam.keterangan yang diterima di Ambon, Jumat.

Ia mengatakan, bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting maka pendekatan melalui keluarga berisiko stunting dengan intervensi spesifik dan sensitif sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap percepatan penurunan stunting.

Selain itu, kata dia, strategi pencegahan stunting dari hulu denganscreening, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi, serta pendampingan calon pengantin merupakan upaya preventif untuk memastikan calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil.

"Dengan pendekatan keluarga yang dipertajam dengan sasaran keluarga berisiko stunting dan pendampingan calon pengantin maka, diharapkan target 2024 prevalensi stunting menjadi 14 persen bisa terwujud," katanya.

Pasalnya, kata dia, diperlukan rencana aksi nasional dalam upaya penurunan stunting atau yang disebut dengan RAN PASTI yang meliputi penyediaan data keluarga berisiko stunting.

"Saya berharap untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari OPD terkait pada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, terutama tokoh-tokoh agama yang ada agar dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menekan dan menurunkan angka stunting di kabupaten ini melalui peningkatan pendampingan terhadap calon pengantin," ujarnya.

Ia juga mengimbau agar instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dapat memperkuat semangat kemitraan dan komitmen, sehingga dapat menghasilkan inovasi yang memiliki dampak positif dalam masyarakat majemuk serta manfaatkan pengetahuan serta kemajuan teknologi informasi.

"Berikan kontribusi yang nyata dan seutuhnya kepada masyarakat dengan mengedepankan kepentingan mereka untuk mendapatkan hak hidup dan mewujudkan keluarga yang berkualitas," ucapnya.

Pada kesempatan itu juga, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menyerahkan langsung petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan biaya operasional keluarga berencana (BOKB) kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan berharap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh BOKB pada 2024 ini dapat maksimal dari sisi penyerapan dan pelaporannya.

Sementara itu, saat ini berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Maluku tenggara sendiri berada pada angka 16,98 persen.