Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Berita Terbaru, Indonesia Kritik Pertemuan Thailand dengan Junta Myanmar

Foto : ANTARA/Yashinta Difa

Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya (tengah) menyampaikan keterangan pers di Jakarta pada Senin (19/6/2023), mengenai perkembangan isu Myanmar.

A   A   A   Pengaturan Font

Semoga segera ditemukan solusi terbaik atasi masalah yang krusial ini, Indonesia kritik pertemuan Thailand dengan junta Myanmar.

Jakarta - Berita terbaru. Pemerintah Indonesia mengkritikpertemuan yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dan junta Myanmar.

Menurut Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin Asean.

"Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks Asean, kita punya aturan main yang harus diperhatikan," kata Ngurah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT Asean yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmaryang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.

"Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin Asean bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan," tutur Ngurah.

Dia menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.

Indonesia sebagai ketua Asean tahun ini disebutnya telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secarade factomemerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.

"Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng," tutur Ngurah.

Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali Asean dengan junta Myanmar.

Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri Asean, dan dihadiri oleh menteri luar negeriyang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe. Namun, tidak ada menlu Asean yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeriIndonesia.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top