AS Siap Gunakan Kekuatan Militer Jika Kepemimpinan Baru Venezuela Tak Sejalan

WASHINGTON DC -  Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio berencana pada Rabu (28/1), memperingatkan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump siap mengambil aksi militer baru terhadap Venezuela jika kepemimpinan sementara negara itu menyimpang dari harapan AS.

Dikutip dari Channel NewsAsia, dalam kesaksian tertulis yang disiapkan untuk sidang di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Rubio menyatakan bahwa AS tidak sedang berperang dengan Venezuela dan bahwa para pemimpin sementara negara tersebut saat ini bersikap kooperatif. Namun, ia menegaskan pemerintahan Trump tidak akan menutup kemungkinan penggunaan kekuatan tambahan jika diperlukan, menyusul operasi militer awal bulan ini untuk menangkap mantan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

“Kami siap menggunakan kekuatan untuk memastikan kerja sama maksimal jika metode lain gagal,” kata Rubio dalam pernyataan pembukaannya yang dirilis Departemen Luar Negeri pada Selasa (27/1).

“Harapan kami hal itu tidak perlu dilakukan, namun kami tidak akan pernah menghindar dari kewajiban kami kepada rakyat Amerika dan misi kami di belahan bumi ini.”

Sebagaimana kerap dilakukannya, Rubio—mantan senator dari Florida, akan berupaya meyakinkan rekan-rekan lamanya di Kongres terkait salah satu prioritas Presiden Trump yang paling kontroversial.

Di tengah kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang bergerak dinamis antara Belahan Barat, Eropa, dan Timur Tengah, Rubio juga diperkirakan akan diminta meredakan kekhawatiran yang muncul di internal Partai Republik terkait sejumlah langkah Trump, termasuk tuntutannya untuk mencaplok Greenland.

Dalam sidang yang berfokus pada Venezuela tersebut, Rubio akan membela keputusan Trump untuk menyingkirkan Maduro agar menghadapi dakwaan perdagangan narkoba di AS, melanjutkan serangan militer mematikan terhadap kapal-kapal yang dicurigai menyelundupkan narkoba, serta menyita kapal tanker yang membawa minyak Venezuela dan telah dikenai sanksi.

Ia kembali menolak tudingan bahwa Trump melanggar Konstitusi AS melalui tindakan-tindakan tersebut.

“Tidak ada perang melawan Venezuela, dan kami tidak menduduki negara mana pun,” ujar Rubio. “Tidak ada pasukan AS di darat. Ini adalah operasi untuk membantu penegakan hukum.”

Partai Demokrat di Kongres mengecam langkah Trump sebagai tindakan yang melampaui kewenangan eksekutif, sementara sebagian besar—meski tidak seluruh—anggota Partai Republik mendukungnya sebagai penggunaan kekuasaan presiden yang sah.

Dewan Perwakilan Rakyat AS secara tipis menolak resolusi undang-undang kewenangan perang yang akan memerintahkan Trump menarik pasukan AS dari Venezuela.

Pemerintahan Trump menegaskan tidak ada pasukan AS di wilayah Venezuela, meskipun terdapat pengerahan militer besar di kawasan tersebut.

Partai Demokrat menilai resolusi tersebut diperlukan setelah operasi penangkapan Maduro dan pernyataan Trump yang menyebut AS berencana mengendalikan industri minyak Venezuela dalam beberapa tahun ke depan.

Beri Peringatan