Demonstran Prancis yang Terluka akan Menggugat Menteri Dalam Negeri atas Dugaan Brutalitas Polisi

PARIS – Gelombang demonstrasi di Prancis tidak hanya diwarnai bentrokan antara massa dan aparat keamanan, tetapi juga memunculkan sederet korban dengan luka permanen. Sejumlah demonstran dilaporkan kehilangan penglihatan, tangan, bahkan nyaris kehilangan anggota tubuh akibat penggunaan senjata pengendali massa oleh polisi.

Kini, sekitar sepuluh demonstran yang mengalami luka serius bersiap membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Mereka akan menggugat Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez atas dugaan tanggung jawab dalam penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat selama rangkaian demonstrasi beberapa pekan terakhir.

Dari France 24, rencana gugatan kolektif itu diumumkan para pengacara yang mewakili sedikitnya 18 korban dalam konferensi pers pada Jumat (6/11).

Pengacara Arie Alimi mengatakan, pihaknya menilai sudah saatnya pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada petugas yang berada di lapangan, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan penggunaan senjata dalam pengendalian demonstrasi.

"Kami sekarang yakin bahwa sangat penting untuk menargetkan orang yang bertanggung jawab atas mutilasi dan kerusakan besar ini, yaitu Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez," kata Alimi.

Para pengacara berencana mengajukan pengaduan kepada Mahkamah Agung Republik atau Court of Justice of the Republic (CJR), lembaga peradilan khusus yang memiliki kewenangan menangani perkara pidana yang melibatkan anggota pemerintah yang sedang menjabat.

"Kami secara kolektif mengajukan kasus ke CJR terhadap Bapak Laurent Nuñez atas perintah yang dia berikan untuk menggunakan senjata yang dia ketahui dapat menyebabkan mutilasi," ujar Alimi.

Sekitar sepuluh klien mereka disebut telah menyatakan kesediaan untuk menandatangani pengaduan tersebut.

Meski mengakui peluang perkara itu berujung pada penyelidikan relatif kecil, Alimi menegaskan langkah hukum tetap diperlukan untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya, terutama dari kalangan anak-anak.

Korban mengalami cacat permanen

Gelombang demonstrasi yang mengguncang Prancis dalam beberapa pekan terakhir dipicu aksi blokade pelajar sekolah menengah serta protes massal terkait kenaikan biaya hidup dan tuntutan upah yang lebih layak.

Namun, aksi-aksi tersebut juga diwarnai kekerasan. Organisasi pembela hak asasi manusia menyoroti penggunaan senjata pengendali massa oleh aparat yang dinilai tidak proporsional dan mengakibatkan cedera serius.

Salah satu korban adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang kehilangan tangannya setelah sebuah granat bola meledak saat demonstrasi pada Oktober lalu.

Terdapat perbedaan keterangan mengenai insiden tersebut. Sumber dari serikat polisi menyebut remaja itu mengambil granat, sedangkan seorang saksi menyatakan benda tersebut justru mengenai tubuhnya.

Korban lainnya adalah seorang anak berusia 14 tahun yang pada September kehilangan sebagian besar giginya setelah seorang polisi diduga menembakkan granat ke arahnya dari jarak sangat dekat.

Tragedi juga menimpa sejumlah demonstran dalam aksi 17 Oktober.

Ahmed Benmezroua, fotografer independen berusia 27 tahun, hampir kehilangan nyawa setelah sebuah granat merusak arteri di kakinya ketika mengikuti demonstrasi pertamanya di Paris.

Seorang insinyur muda bahkan nyaris kehilangan kakinya setelah granat meledak tepat di bawah kakinya pada hari yang sama.

Sementara itu, seorang mahasiswi keperawatan berusia 19 tahun mengalami patah hidung setelah terkena granat kejut di bagian mata. Ia juga berisiko kehilangan penglihatan pada salah satu matanya.

Di Strasbourg, seorang pria berusia 27 tahun kehilangan satu mata setelah polisi menembakkan granat kejut dalam demonstrasi 17 Oktober.

Nasib serupa dialami Maissa, seorang mahasiswi dari Mulhouse, Prancis timur. Ia terkena tembakan di mata ketika mengikuti demonstrasi pada 17 Oktober, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-18.

Pengacaranya, Pierre Brunisso, mengatakan insiden tersebut menyebabkan Maissa kehilangan penglihatan pada salah satu matanya.

Puluhan korban, ratusan penyelidikan

Berdasarkan perhitungan kantor berita AFP, sedikitnya 20 orang, termasuk sejumlah remaja, mengalami luka serius selama demonstrasi sejak pertengahan September. Cedera tersebut diduga berkaitan dengan penggunaan peluru karet maupun granat oleh aparat kepolisian.

Sementara itu, hingga 30 Oktober, polisi telah membuka 105 penyelidikan internal terkait dugaan tindakan brutal aparat.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 penyelidikan berkaitan dengan aksi protes pelajar sekolah menengah, 48 terkait kekerasan selama demonstrasi massal pada 17 dan 18 Oktober, sedangkan lima lainnya menyangkut insiden pada 24 Oktober.

Alimi menyebut jumlah korban yang terus terungkap, khususnya dalam demonstrasi 17 Oktober, sangat mengkhawatirkan.

Ia menggambarkan situasi ketika menemui para korban seperti berada di fasilitas perawatan medis di tengah peperangan.

"Rasanya seperti berada di ruang perawatan medis di masa perang," katanya.

Menteri Dalam Negeri membela tindakan polisi

Di tengah tuduhan tersebut, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez membela tindakan aparat keamanan. Ia menyatakan polisi telah menjalankan tugas dengan tingkat proporsionalitas tertinggi sejak awal gerakan protes pelajar.

Pada Jumat malam, Nuñez mengaku sangat menyesali berbagai cedera yang dialami demonstran. Namun, ia menegaskan setiap penggunaan kekuatan oleh polisi dilakukan dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, penggunaan metode pengendalian massa seperti granat dan gas air mata merupakan perangkat penting bagi polisi dalam menjalankan tugas menjaga ketertiban umum.

Persoalan ini kembali mengingatkan Prancis pada kontroversi penggunaan kekuatan aparat selama gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vests yang mengguncang pemerintahan Presiden Emmanuel Macron pada masa jabatan pertamanya. Saat itu, sejumlah demonstran juga mengalami cedera mata akibat penggunaan senjata pengendali massa.

Dengan rangkaian kasus terbaru, perdebatan mengenai batas penggunaan kekuatan polisi dan perlindungan hak demonstran kembali menjadi sorotan di Prancis, terutama ketika negara tersebut tengah menghadapi ketegangan sosial menjelang pemilihan presiden berikutnya.