Mafia Pangan Masih Berkeliaran! Mentan Amran Bongkar Pengoplosan Beras SPHP Jadi Premium.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan temuan dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium membuktikan praktik mafia pangan masih ada dan harus ditindak tegas.

Amran meminta pihak yang selama ini mempertanyakan keberadaan mafia pangan mencermati dugaan penyelewengan beras SPHP yang ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

“Sampaikan kepada yang mengatakan tidak ada mafia, nah itu mafianya. Hei, bangun dari tidur! Jangan bela negara lain, tidak bela negeri sendiri,” kata Mentan Amran terkonfirmasi di Semarang, Jawa Tengah, Jumat.

Menurut Amran, temuan yang saat ini ditindaklanjuti aparat penegak hukum (APH) menjadi bukti penting dalam upaya pemerintah mengungkap dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP serta melindungi hak masyarakat.

Amran meminta mereka yang tidak mempercayai agar melihat langsung fakta temuan dugaan penyelewengan beras SPHP tersebut.

Dia juga mengatakan hal itu sebagai jawaban atas kritik pihak-pihak yang selama ini mempertanyakan keberadaan mafia pangan.

Mentan menegaskan pemerintah tidak akan berkompromi terhadap pihak-pihak yang mempermainkan pangan dan merugikan masyarakat.

Meski begitu Amran menuturkan kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan selama disampaikan secara konstruktif dan berpijak pada fakta.

Ia mengaku menghargai pihak yang memberikan masukan untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pangan. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak didasari dendam atau justru mengabaikan kepentingan bangsa sendiri.

“Kalau yang mengkritik konstruktif, saya salut, kami bangga. Tapi kalau karena dendam, ah ini yang perlu dinasihati,” tegasnya.

Menurut Amran, pangan merupakan komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi, hingga politik nasional.

Karena itu, pemerintah memberikan dukungan besar terhadap produksi pertanian sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi konsumen.

Ia menilai praktik yang mempermainkan distribusi pangan bersubsidi bertentangan dengan tujuan kebijakan tersebut.

“Pangan ini adalah komoditas strategis, bahkan komoditas politik. Kalau ini goyang, politik kita goyang. Kalau ini bermasalah, negara kita bisa bermasalah,” katanya.

Amran menyoroti dugaan penyelewengan beras SPHP yang ditemukan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (28/10).

Dalam sidak tersebut, pemerintah menindaklanjuti dugaan praktik pengemasan ulang beras SPHP yang kemudian dijual sebagai beras premium atau dicampur dengan beras lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.