Aturan DHE SDA Diperlonggar, Negara Mitra dan Bank Bertambah

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah memperluas skema Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) melalui penambahan negara mitra dan bank penempatan untuk memberi fleksibilitas eksportir.

"Pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam," kata Airlangga dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11).

Dia menyampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 memberikan izin kepada eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan sedikitnya 30 persen dari hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, termasuk bank non-BUMN.

Ketentuan itu berlaku bagi eksportir yang memenuhi kriteria kepemilikan saham, yakni perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki setidaknya satu pemegang saham dari tujuh negara atau wilayah yang ditetapkan, yaitu Amerika Serikat, Kanada, China (termasuk Hong Kong), Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, dengan kepemilikan saham minimal 10 persen.

Selain lima bank milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), pemerintah juga telah menunjuk 11 bank non-BUMN sebagai bank devisa,

Ke-bank non-BUMN tersebut di antaranya Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP.

Sementara itu, usulan revisi terhadap ketentuan tersebut mencakup perluasan cakupan entitas bisnis yang dapat memenuhi persyaratan serta pengakuan kepemilikan saham secara tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kerangka ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor tiga komoditas, yaitu batu bara, minyak nabati, dan ferro alloy.

Melalui Portal DSI (NADI) yang terintegrasi dengan CEISA dan SINSW, lanjut Airlangga mengatakan, DSI bertugas meninjau, memverifikasi, dan menyetujui dokumen ekspor, termasuk kontrak dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta mengawasi proses pra dan pascabea cukai.

Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan secara langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib menyampaikan seluruh dokumen melalui portal dan tetap bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan ekspor.

Pemerintah menargetkan penyelesaian perubahan regulasi pada pertengahan November 2026, dilanjutkan dengan pengujian sistem pada 15 November 2026 dan uji coba terbatas pada 15 Desember 2026, sehingga Portal DSI (NADI) dapat beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.