Koneksi dan Bappenas Petakan Risiko Sosial dan Lingkungan PLTS Terapung

Elis juga menekankan pentingnya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik setiap lokasi. Menurut dia, kondisi badan air yang berbeda membuat risiko lingkungan tidak dapat ditangani menggunakan satu pendekatan yang seragam.

Ia berharap diskusi tersebut menghasilkan pembagian peran dan koordinasi yang lebih jelas sekaligus membantu pemerintah mengidentifikasi kesenjangan kebijakan (policy gap analysis). Analisis ini diperlukan untuk mengetahui regulasi yang belum tersedia, aturan yang perlu diperbaiki, kesenjangan informasi, serta kebutuhan penguatan koordinasi antarpihak.

Studi Cirata dan Singkarak Menjadi Dasar Rekomendasi

Perwakilan tim riset Universitas Andalas, Dr. Akhmad Suraji, menjelaskan bahwa studi di PLTS Cirata dan Singkarak menemukan kondisi kualitas air yang mendukung pengembangan PLTS terapung berskala besar. Meski demikian, hasil tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengidentifikasi tantangan lingkungan dan sosial yang dapat muncul selama pembangunan dan pengoperasian fasilitas.

Tim peneliti selanjutnya akan merumuskan konsep kebijakan dan langkah implementasi perlindungan lingkungan dan sosial untuk disampaikan kepada pemerintah. Rangkaian FGD Delphi Round juga akan dilanjutkan bersama pemerintah daerah, terutama di Jawa Barat dan Sumatera Barat sebagai wilayah penelitian.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan rekomendasi kebijakan sesuai dengan kondisi setempat, termasuk fungsi badan air, kepentingan pengguna waduk, dan kebutuhan masyarakat yang bergantung pada sumber daya perairan.

Perwakilan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Dr. Reiko Take, yang membuka kegiatan tersebut, berharap diskusi dapat membantu mengidentifikasi risiko sejak awal dan merumuskan langkah perlindungan yang tepat. Dengan demikian, transisi energi di Indonesia diharapkan tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi juga berlangsung secara adil dan inklusif.

Anggota Dewan Energi Nasional periode 2026–2030, Dr. Ir. Sripeni Inten Cahyani, turut hadir membahas potensi pengembangan energi terbarukan, termasuk tantangan dan solusi untuk mengintegrasikan PLTS berskala besar ke dalam sistem energi Indonesia.

Melalui riset dan konsultasi lintas pemangku kepentingan tersebut, Koneksi dan Kementerian PPN/Bappenas berupaya mendorong pengembangan PLTS terapung yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, perlindungan sosial, dan kepentingan masyarakat. Kerangka perlindungan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengidentifikasi serta mengelola risiko pada proyek-proyek PLTS terapung di Indonesia.